Kontra

Waduh, Pilkada DKI Gagal Total

Jakarta – Kesepakatan sebagai negara demokrasi telah menjadikan Indonesia diakui sebagai sebuah bangsa berdaulat diantara negara-negara di dunia, semua ini karena ada sebuah sistem didalamnya yaitu sistem demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2017 ini merupakan wujud dari sebuah sistem demokrasi. Di DKI Jakarta saat ini ramai dengan tiga calon Gubernur begitu juga dengan daerah lainnya.

“Namun hari demi hari terlihat politik mulai tidak sehat dengan adanya isu SARA pada Pilkada di DKI Jakarta dimana Indonesia yang kita cintai memiliki multi suku, ras, dan agama, kini kebhinekaan mulai dijadikan alat untuk permudah perpecahan diantara komponen anak bangsa,” ungkap praktisi Pilkada M Subhan, Minggu (30/10/2016).

Fadly pun mencontohkan permasalahan penistaan agama kini bergulir semakin liar akibat tekanan opini massa yang sepertinya jadi pesanan pihak tertentu. Pilkada DKI akan gagal bila pola-pola ini diterapkan, adanya rencana aksi massa besar-besaran pada tanggal 4 November 2016 di DKI Jakarta bahkan massanya dari luar kota Jakarta, bila murni menekan Bareskrim dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada, maka siapa yang menjamin tidak akan keluar kata-kata bernuansa isu SARA atau bahkan tidak akan menghujat salah satu kontestan Pilkada.

“Sebenarnya proses hukum itu tidak boleh di intervensi atau di intimidasi oleh desakan opini massa. Contohnya saja bila salah satu keluarga kita tersangkut proses hukum lalu didesak-desak oleh aksi massa agar keluarga kita segera di tangkap, bisa jadi malah bias persoalan hukumnya,” ucap dia.

Kata dia, hal-hal ini yang seharusnya disikapi secara arif dan bijaksana oleh segenap masyarakat Jakarta dan bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dia melanjutkan, Pilkada haruslah netral dan jangan dikaitkan dengan isu-isu yang seakan dipesan oleh pihak tertentu untuk saling menjatuhkan terlebih lagi dengan menggunakan isu SARA yang mulai digulirkan oleh para penceramah yang selama ini dihormati. Bila saat ini sasaran tembak adalah Ahok, maka kedepan akan ada juga dugaan penyalahgunaan dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Anis Baswedan semasa menjabat Menteri di tahun 2015 yang kini mulai muncul kasusnya kepermukaan terkait Rp. 146 Milyar untuk kebangkitan PKI pada Oktober – November 2015 lalu. Bahkan Sylvi pun kini kabarnya tengah menyiapkan 30 pengacara handal untuk jaga-jaga bila ada yang melaporkan dirinya.

“Anggap saja semua kontestan Pilkada kita masuk bui semua sebelum Pilkada. Selesai sudah proses demokrasi kita, tidak ada lagi Pilkada DKI, tinggal kita cari tahu siapa biang keroknya dibalik semua ini. Saya sebagai umat muslim tidak mau disebut sebagai biang kerok dari gagalnya proses demokrasi di negara kita,” tegasnya.

Menurutnya, mungkin ada solusi dan jalan tengah yang lebih arif dan bijaksana. Proses hukum sepakat dijunjung tinggi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, akan tetapi proses demokrasi juga harus berjalan. Silahkan diproses semua pihak yang jadi terlapor, siapapun dan apapun kasusnya terlebih lagi kasus penista agama, tapi laksanakan proses hukumnya setelah Pilkada selesai. Dengan demikian dua keuntungan yang bangsa Indonesia dapatkan, yaitu proses hukum berjalan dan demokrasi tetap berlangsung secara damai.

“Semoga pencerahan ini dapat di pahami oleh segenap komponen bangsa yang sedang diselimuti oleh kegelisahan di alam yang fana ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top