Kontra

Gerakan Buruh Siap Kepung Istana Besok

Buruh di istana

Buruh desak Jokowi didepan Istana Negara

Konspirasinews – Gelombang aksi unjuk rasa sebagai bentuk Perlawanan elemen buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU) terhadap pemerintahan kian tak terbendung. Siang ini, Kamis (29/10/2015), di LBH Jakarta, KAU melakukan mimbar rakyat sebagai ajang konsolidasi aksi Buruh Kepung Istana Negara  besok 30 Oktober 2015.

“Mimbar rakyat ini sebagai ajang konsolidasi aksi buruh kepung Istana besok,” tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dikatakannya, bagi buruh, PP Pengupahan No 78 /2015 yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi adalah bencana besar bagi buruh Indonesia. Bagaimana tidak, kata dia, pendapatan buruh Indonesia yang berbasis Upah minimum hanya sebesar 1,1 juta-2,9 juta, akan makin jauh tertinggal dari negara-negara lainnya seperti Filipina, Thailand, Cina yang upahnya telah mencapai 3,5-4 jutaan.

“Protes buruh terhadap PP 78 ini bukan hanya pada contennya, melainkan pada proses penetapanya yang tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh,” beber Said Iqbal.

Dijelaskannya, isi atau pesan kuat dari PP Pengupahan yang sengaja di terbitkan beberapa hari jelang penetapan upah minimum dan bagian dari paket ke IV kebijakan ekonomi Jokowi adalah untuk membatasi kenaikan upah minimum sesuai pesanan para pengusaha yang Rakus.

Melalui PP Pengupahan no 78 ini, lanjut Said, penetapan upah minimum oleh Gubernur/ Bupati tidak lagi menggunakan acuan utama yang diatur  dalam pasal 84 ayat 4 UU Ketengakerjaan No 13/2013 yakni Gubernur/bupati menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan berbasis survey Kebutuhan hidup layak (KHL) dan angka pertumbuhan ekonomi serta produktivitas dan tentu saja angka inflasi.

“Karena survey KHL yang dilakukan berdasarkan survey KHL di tahun sebelumnya,” bebernya.

Ditambahkannya, pemerintah harusnya merespon keinginan buruh merevisi KHL. Sayangnya, kata dia, pemerintah malah menghilangkan komponen KHL dalam formula penetapan kenaikan upah minimum. Melalui PP 78 ini, lanjut Said, kenaikan upah hanya berdasar angka pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi saja tidak lebih 10-11% ( inflasi 6%, pertumbuhan ekonomi 5%).

“PP Pengupahan 78 ini juga mereduksi peran dan  partisipasi serikat buruh dalam penetapan upah minimum, karena sudah di tetapkan melalui formula pasti dan menapikan rekomendasi dari serikat buruh,” paparnya.

Maka itu, sambung Said, KAU yang terdiri dari berbagai elemen  buruh di Indonesia dengan tegas menyatakan perlawanannya yang akan dilakukan secara all out terhadap pemerintah yakni: pertama, aksi Nasional pada 30 Oktober  2015 dengan bertahan di Istana Hingga Menang. Berikutnya, aksi dan mogok daerah untuk melumpuhkan daerah  pada 2-10 November 2015. Ketiga, kampanye perlawanan melalui Parade/konvoi NTB/Bali -Jawa. Serta Long March Jalan Kaki Bandung Jakarta.

“Terakhir, mogok Nasional melumpuhkan  kawasan kawasan industri, Pelabuhan, Jalan Tol dan Bandara pada 18 -20 November 2015,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top