Pro

Harapan-harapan di Pilkada Serentak 2015

Pilkada serentakKonspirasinews – Pelaksanaan Pimilukada serentak 2015 sudah di depan mata. Namun sejumlah persoalan dari tahapan-tahapan Pemilukada tersebut belum juga dibenahi. Padahal, Pemilukada merupakan salah satu mekanisme yang diharapkan mendorong pembangunan daerah menjadi lebih baik.

Demikian kesimpulan diskusi bertajuk “Mengawal Pilkada Serentak” yang diselenggarakan Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di kantor DPP PBB, Jakarta, Kamis (29/10).

Hadir sebagai narasumber adalah Sekretais Majelis Syura DPP PBB, Sahar L. Hasan, Pengamar Politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Supardji Ahmad, Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi, Zainal Arifin Hoesein, Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, dan budayawan Betawi Ridwan Saidi.

Menurut Sahar, ada permasalahan yang dilanggar KPU sendiri sebagai penyelenggara Pemilukada. Misalnya, kata data, pada masa tahapan adanya lembaga pengawasan tapi lebaga pengawasan ini realisasinya tidak ada.

“Tapi kok pentahapan jalan terus,” kata Sahar.

Tak sampai di situ, Sahar juga menyoroti potensi terjadinya pelanggaran lainnya baik yang dilakukang KPU sebagai penyelenggara Pemilukada, calon peserta pilkada, dan partai politik pengusung calon. Potensi-potensi  pelanggaran tersebut diantaranya adalah permainan politik uang, daftar pemilih tetap, dan penggelembungan suara.

“Tapi saya berharap Pilkada serentak berjalan secara demokratis untuk meningkatkan kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Supardji Achmad mengatakan bahwa keberhasilan Pemilukada serentak ditentukan oleh aturan, pelaksana, dan budaya politik. Tapi dia mempertanyakan apakah perubahan UU Pilkada mampu merubah demokrasi prosedural menjadi demokrasi subtantif? Menurut Supardji, keberhasilan atau kesuksesan Pemilukada serentak tak bisa diukur dengan anggaran dana yang diberikan kepada penyelenggara Pemilukada. dia mengingatkan bahwa anggaran  Pemilukada serentak 2015 yang diajukan KPU justru lebih besar dari Pemilukada-Pemilukada tahun-tahun sebelemunya.

Sebelumnya, kata dia, pada tingkat Kabupaten/Kota satu putaran Pemilukada menghabiskan anggaran antara Rp.5-28 milyar. pada tingkat Provinsi membutuhkan anggaran Rp. 60-70 milyar. Jadi jika diakumulasikan biaya Pemilukada di 269 daerah, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 5 triliun.

“Tapi setelah didesain Pemilukada diubah menjadi serentak, anggaran justru naik hingga Rp. 6.745 triliun,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top