Kontra

Buruh Gregetan Minta Segera Putuskan UMP DKI Rp 3,3 Juta

Buruh di istanaKonspirasinews – Jelang diputuskannya Upah Minimun Provinsi (UMP) oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok. Elemen buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Ahok untuk menetapkan UMP DKI sebesar Rp 3.349 Juta. Pasalnya, angka tersebut berdasarkan perhitungan KHL sebesar 2.98 juta di tambah Angka Pertumbuhan ekonomi (5.15%) dan inflasi DKI (7.2%).

Demikian ditegaskan oleh Ketua Pengurus Daerah KSPI DKI Winarso di Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Lebih lanjut, Winarso mengatakan, pihaknya meminta Ahok agar mengabaikan ketentuan PP 78 tahun 2015 yang menghitung kenaikan UMP yang tidak berdasarkan hasil survey KHL melainkan menghitung upah berdasar Angka UMP tahun sebelumnya kemudian di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Hasil survey KHL sebagaimana ketentuan UU 13/2003 pasal 88 ayat 4 harus menjadi acuan dalam penetapan upah minimum. Sehinggga Ahok harus mengabaikan PP 78 tahun 2015 terutama pasal 44 yang mengabaikan perhitungan KHL,” kata Winarso.

Ditambahkannya, KSPI DKI juga mendesak Ahok mengabaikan hasil rapat Dewan pengupahan DKI yang telah berlangsung pada Kamis malam 29 Oktober 2015 kemarin, yang merekomendasikan UMP DKI sebesar 3.1 Juta.

“Angka 3.1 juta untuk ukuran Jakarta dan kota-kota besar masih relatif kecil dan belum dapat membuat buruh hidup sejahtera,” cetusnya.

Walaupun, lanjut Winarso, usulan angka sebesar Rp 3.1 juta oleh dewan pengupahan DKI Jakarta sudah mengabaikan perhitungan menggunakan PP 78 tahun 2015. Karena jika menggunakan perhitungan PP 78/2015, (UMP sebelumnya + Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi) angkanya hanya sebesar 3.010.500.

“Mumpung belum di tandatangni Ahok, KSPI DKI tetap mendesak Ahok agar UMP yang diputuskan memperhatikan hasil survey KHL sebesar 2.980.000 kemudian ditambah besaran Inflasi (7.2%) dan pertumbuhan Ekonomi DKI (5.15%) menjadi 3.349 juta,” tandasnya.

Selain itu, Winarso juga mendesak Ahok agar menetapkan upah minimum sektoral (UMSP) dengan besaran kenaikan  sekitar 5-20% dari upah sektoral sebelumnya.

“Seperti tahun sebelumnya Upah Sektoral juga harus ditetapkan 5-20 persen dari upah sektoral sebelumnya,” tuturnya.

Untuk itu, KSPI DKI bersama elemen buruh lainnya akan terus melakukan perlawanan.

“Dan nantinya, pada hari ini akan melakukan aksi di kantor Gubernur DKI Jakarta sebelum bergabung dengan massa aksi di Istana Negara menolak PP 78/2015 tentang Pengupahan,” demikian Winarso.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top