Pro

Munas Golkar Yang Sah Ada di Putusan PN Jakarta Utara bukan PTUN Jakarta

YusrilKonspirasinews – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kini dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan tingkat kasasi hanyalah berkaitan dengan SK Menkumham, tidak berkaitan dengan Munas Golkar mana yang sah.

“Sesuai kewenangannya, PTUN hanyalah mengadili sah tidaknya SK yang diterbitkan oleh Pejabat TUN. Kewenangan mengadili dan memutuskan sah atau tidaknya munas dan kepengurusan yang dihasilkannya adalah kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” demikian disampaikan Pengacara Partai Golkar kubu ARB, Yusril Ihza Mahendra, Jumat (30/10/2015).

Menurut dia, putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan MA itu menyatakan SK Menkumham yang mensahkan DPP Golkar hasil Munas Ancol adalah batal dan tidak sah. MA dalam putusannya juga memerintahkan Menkumham untuk mencabut SK tersebut. Adalah benar bahwa Putusan PTUN tersebut menolak permohonan ARB dan Idrus Marham untuk memerintahkan Menkumham menerbitkan SK yang mensahkan susunan pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali.

“Penolakan PTUN yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA itu didasari pertimbangan bahwa untuk menilai munas mana yang sah dan pengurus mana yg sah, tidak dapat dinilai oleh hakim TUN,” tutur dia.

Karena itu, lanjut Yusril, apakah Menkumham akan mensahkan permohonan kubu Munas Bali atau tidak, hal itu sepenuhnya kewenangan Menkumham untuk menindaklanjutinya.

Sementara Menkumham Yasonna sudah mengatakan akan segera mencabut SKnya yang mensahkan susunan pengurus hasil Munas Ancol. Namun ia menolak untuk menerbitkan SK baru untuk mensahkan kepengurusan hasil Munas Bali dengan alasan Putusan Kasasi MA (perkara TUN) tidak memerintahkan dirinya untuk melalukan hal itu.

“Memang benar MA tidak memberikan perintah demikian, sehingga dia bisa memilih mensahkan permohonan Munas Bali atau menolaknya. Ini semua tergantung pada sikap apa yang akan diambil Menkumham jika semata-mata mengacu pada Putusan Kasasi MA yang menguatkan putusan PTUN Jakarta,” beber dia.

Namun, lanjut Yusril, Menkumham Yasonna tidak bisa mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengalahkan dirinya setelah digugat ARB dan Idrus Marham. Putusan PN Jakut itu menyatakan bahwa Munas Bali adalah sah, demikian juga susunan pengurus yang dihasilkannya. Sebaliknya Munas Ancol tidak sah dan pengurus yg dihasilkannya juga tidah sah. PN Jakut juga menyatakan Menkumham terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mensahkan DPP Golkar hasil Munas Ancol.

Putusan PN Jakut itu dua minggu yang lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan tingkat banding. Konon menurut Zainudin Amali, kubu Munas Ancol ajukan kasasi, walau belum menyerahkan memori kasasinya.

“Belum jelas sikap Menkumham apakah akan kasasi atau tidak atas putusan PT Jakarta tersebut,” ucap dia.

Kalau ada yang kasasi, sambung Yusril, maka putusan banding PT Jakarta belum inkracht. Semua pihak harus menunggu putusan kasasi MA. Sebaliknya kalau semua pihak tidak ajukan kasasi, maka putusan PT Jakarta menjadi final dan inkracht.

“Pada hemat saya, andaipun Menkumham dan kubu munas Ancol ajukan kasasi, hal itu hanya akan memperpanjang waktu penuntasan penyelesaian masalah Golkar. Namun semuanya saya serahkan kepada para pihak apakah akan segera mengakhiri kemelut ini, atau masih akan menunggu putusan kasasi MA atas putusan PN Jakut dan PT Jakarta yang telah mengalahkan Menkumham dan kubu munas Ancol,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top