Kontra

Aktivis 98 Tantang Jokowi Adili TNI ke Peradilan Umum, Beranikah ?

Willy di AkpolJakarta – Aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (Jari 98) menyarankan kepada pemerintahan Jokowi-JK agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah saatnya masuk ke Peradilan Umum.

Ketua Dewan Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menilai pelaku tindak pidana khusus oknum TNI, pelanggaran disiplin tidak serta merta di era demokrasi harus serba transparan agar dapat diketahui publik, bukan lagi masuk pada ruang Oditur Militer atau Mahkamah Militer, sidang tertutup hingga publik terkesan tidak puas dan ditutup-tutupi.

“Kuatnya suatu negara yang berdaulat, dilihat dari penegakkan hukum. Begitu pula sebaliknya tanpa penegakkan hukum maka ada kesan negara rapuh dan imbasnya terjadi krisis multidimensi termasuk didalamnya krisis moneter, Rupiah terus tertekan dan berakhir PHK massal,” ungkap Willy, Sabtu (31/10/2015).

Willy mengingatkan agar TNI tetap pada koridornya yakni menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU). Baik Polri maupun TNI adalah institusi yang bersifat konstitusional.

Disamping itu, lanjut Willy, Jari 98 meminta pada Presiden Jokowi-JK agar cerdas dan cermat menyusun tentang perluasan kewenangan TNI, dalam membuat draft perlu di diskusikan lebih dulu oleh para pakar, karena cenderung melukai perasaan para aktivis 98 jika mengingat pada peristiwa tragedi tahun 1998 lalu dengan Dwi Fungsi ABRI kala itu.

“Saya optimis jika pemerintahan Jokowi-JK jadikan hukum sebagai Panglima di NKRI maka lambat laun perekonomian kita akan membaik dan dampaknya para investor kembali menginvestasikan dananya di Indonesia dan rakyat akan kembali sejahtera,” ujarnya.

Kata Willy, tanpa jadikan hukum sebagai panglima di NKRI, maka suka atau tidak suka cenderung rakyat esok atau lusa akan bersatu untuk melakukan Revolusi Sosial.

Willy juga mengkritisi adanya peran TNI yang berjaga di Pelabuhan maupun Bandara. Munculnya peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Bandara Soeta beberapa waktu lalu itu perlu menjadi perhatian pada pemerintahan Jokowi. Seolah TNI menjadi jongos yang berjaga di Pelabuhan dan Bandara. Willy menduga peta konflik itu berawal saat Menhub Jonan Ignasius memakai jasa TNI untuk melakukan pengamanan. Padahal, kata dia, itu adalah bukan ranah TNI. Alhasil muncul tindakan kekerasan oleh oknum TNI terhadap masyarakat sipil.

“Disini rakyat sipil sudah pasti takut melaporkan diri. Maka itu, saya mendorong agar segera dimasukkan peraturan dan TNI harus masuk ke peradilan umum. Jokowi juga segera pecat Jonan karena pakai jasa TNI sebagai jongosnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Willy mengapresiasi korps Bhayangkara dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti. Menurut Willy, Gebrakan Badrodin itu cukup terbilang menuai sukses gemilang. Juga diikuti mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf yang kini menjabat Gubernur Akpol.

“Saat Jatim di bawah komando Anas Yusuf, Jatim tidak membara seperti sekarang ini yang dihadapkan banyak persoalan,” tutur dia.

Tak hanya itu, beberapa Pati lainnya yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian juga dianggap terbilang sukses, semua akar persoalan dapat diatasi dengan elok dan cantik. Seperti pengungkapan semua kasus pidana umum didaerah Polda Metro Jaya.

Begitu juga dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Mugiharto dapat mengatasi gejolak kriminal dengan baik, sesuai dengan UU Polri No. 2 Tahun 2002. Polri sebagai pemelihara Kamtibmas dalam negeri, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat juga sebagai eksekutor KUHP sudah jauh lebih baik.

“Dengan demikian pemerintahan Jokowi-JK sudah saatnya mengapresiasi kinerja jajaran Polri dan tidak lagi bikin kegaduhan politik seperti intervensi hukum,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top