Pro

Mohamad Sobary Minta Gerakan JAGA INDONESIA Bereskan Faham Radikalisme dan Anti-Pancasila

Jakarta- Mohamad Sobary mengatakan Gerakan Jangan Ganggu Indonesia (JAGA INDONESIA) merupakan sebuah ungkapan kata-kata yang sangat serius dan tidak main-main. Dia berharap, gerakan yang memiliki semboyan “Jangan Ganggu Indonesiaku” ini bisa berjalan serius dan sesuai dengan harapan mulianya.

“Bukan sekadar kata-kata ‘lamis’ yang hanya manis di bibir, tetapi merupakan ungkapan yang sungguh-sungguh lahir dari lubuk hati yang paling dalam, karena didorong oleh suatu tekad untuk menjaga Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan,” kata Sobary di Resto Kartika, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Menurut Sobary, gangguan dan ancaman yang tengah dihadapi bangsa ini antara lain adalah gerakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Mereka menebarkan kebencian terhadap agama lain dan melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendak. Bahkan Sobary pun mempertanyakan keislaman kelompok radikalis tersebut.

“Tapi apakah benar mereka itu Islam?”, tandas Sobary.

Namun, untuk melawan kelompok radikal, menurut Sobary tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Justru Sobary menilai cara melawan kelompok tersebut adalah dengan cara adu nalar saja.

“Kekerasan tidak ada yang perlu dibalas dengan kekerasan, kecuali jika memang terpaksa. Lebih baik melawan dengan pemikiran,” pungkasnya.

Terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mantan orang nomor satu di LKBN ANTARA ini mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut. Ia memandang jika memang ormas yang menyeret istilah Islam tersebut memiliki faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip-prinsip kebangsaan lainnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Hizbut Tahrir telah di tolak di negerinya sendiri. Keberadaan organisasi Hizbut Tahrir juga diusir dari sejumlah negara. Tapi mengapa di Indonesia justru dibiarkan bebas.

Di tempat yang sama, sejarawan dari Universitas Indonesia yang juga alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Peter Kasenda menegaskan proses terbentuknya negara Indonesia sebenarnya bangsa terlebih dahulu, baru kemudian negara.

“Sebagai bangsa, Indonesia sudah terbentuk dan dideklarasikan pada tahun 1928. Sedangkan Indonesia sebagai negara dideklarasikan pada tahun 1945,” kata Peter.

Lebih lanjut, Peter pun menyampaikan jika saat ini yang perlu dipahami, adalah bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara sejak 1945 sampai sekarang ini merupakan hasil konsensus nasional yang sudah disepakati bersama. Ia juga menganggap perdebatan panjang soal ideologi Pancasila pun sudah diakhiri dengan sebuah konsensus bersama tersebut.

Sementara itu, peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo yang juga inisiator “Jaga Indonesia” tersebut mengatakan, untuk menangkal gerakan radikalisme adalah salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara melalui sistem pendidikan dan kebudayaan, begitu juga dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme dan bhineka tunggal ika.

Oleh karena itu menurut Karyono, peran Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dibentuk oleh Presiden Jokowi harus menjawab permasalahan tersebut. Pun demikian ada catatan besar yang disampaikan Karyono yakni tugas besar unit kerja bentukan Presiden Joko Widodo tersebut terhadap kelompok yang sudah terjangkit “virus” radikalisme yang akut.

“Tantangan terbesarnya adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok organisasi radikal yang sudah militan secara ideologis,” pungkas Karyono.

Selain itu, salah satu penggagas JAGA INDONESIA, Boedi Djarot mengatakan, wadah ini bukanlah organisasi masyarakat, tetapi merupakan program dukungan (supporting programe).

Baca juga : JAGA INDONESIA Dibentuk, Apa Tujuannya?

“JAGA INDONESIA adalah gerakan yang siap secara mental dan fisik merajut kembali nilai-nilai budaya luhur bangsa yang terkoyak oleh perilaku politik kelompok tertentu yang mengedepankan radikalisme dan intoleran dalam perjuangan politiknya, dan mengancam keutuhan NKRI seperti adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah,” kata Boedi.

Boedi menjelaskan, dalam menjalankan kegiatannya. JAGA INDONESIA tidak membenarkan segala bentuk perilaku politik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD l945 berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di lndonesia.

“Tidak ada kompromi dan toleransi terhadap perjuangan politik apapun yang ingin menggantikan Pancasila dan UUD 45 dengan ideologi lain dan sistem pemerintahan apapun,” tegasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top