Pro

Demokrasi Santun, Demonstran Santun dengan Taat Aturan Hukum

Willy di AkpolJakarta – Gerakan Manusia Pancasila (Gempa) menilai untuk menjadikan hukum sebagai Panglima di negeri ini membutuhkan waktu untuk melakukan penataan. Begitu juga dengan menyikapi aksi unjuk rasa mengemukakan pendapat didepan umum, haruslah taat hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Melihat fenomena aksi unjuk rasa oleh elemen buruh pada Jumat 30 Oktober depan Istana itu, harusnya mereka taat hukum sesuai aturan. Bukan sebaliknya justru menabrak UU itu sendiri hingga esensi dari aspirasi yang dikemukakan berubah menjadi brutal. Mereka sudah lewati jam demo yang sudah diberikan dispensasi,” tegas Ketua DPP Gempa Willy Prakarsa.

Hal itu disampaikan Willy saat ditemui di Mapolres Jakbar usai diskusi bersama Kapolres Jakbar Kombes Pol Rudi, Senin (2/11/2015) yang merespon aspirasi buruh, pegiat ham dan LBH Jakarta yang mengkritisi pengamanan aparat keamanan saat demo tolak PP Pengupahan di Istana beberapa hari lalu.

Lebih lanjut, Aktivis 98 itu mengharapkan agar demonstran tetap santun tidak melanggar hukum dan mematuhi aturan perundang-undangan penyampaian pendapat dimuka umum.

“Demokrasi yang santun serta memiliki nilai beretika justru ada pada Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Itu diatur pada Sila ke IV,” tutur dia.

Willy pun menyayangkan sikap para demonstran yang selama ini justru lebih berkiblat pada demokrasi hasil Impor berbau kapitalis, dan berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).

“Padahal HAM itu lebih mulia jika bersandar pada Sila ke V dari Pancasila dan jauh lebih bermartabat,” kata dia.

Dikatakan Willy, seiring berjalan reformasi, Polri makin mengemban amanat yang cukup berat dari kaum reformis ’98, terutama menjalankan agenda reformasi yaitu penegakan hukum.

“Suka atau tidak suka saat ini Polri sudah semakin baik kinerjanya, sehingga perlu diapresiasi bukan malah di kriminalisasi dan terus dipereteli. Artinya jangan mengaku sebagai Aktivis 98 jika Polri tersandera oleh demonstran yang brutal sebagai penghianat dari kaum reformis 98,” cetusnya.

Lebih jauh, Willy menuturkan Surat Edaran (SE) Kapolri terkait penyebaran kebencian di media sosial (medsos) beberapa hari lalu merupakan langkah brilian untuk mengatasi kegaduhan berbangsa dan bernegara yang mulai luntur.

“Sudah banyak korban berjatuhan. Mari kita sudahi semua caci maki yang tidak perlu itu dengan mendukung langkah Kapolri untuk menindak mereka-mereka yang melakukan penghinaan berbau suku, ras, agama, dan etnis. Karena negara ini dibangun atas perbedaan ras, suku, agama, etnik dan adat istiadat,” jelas dia.

“Saatnya ‘Save Polri’ sebagai penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” tandas Willy.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top