Kontra

KMP-KIH: Disinyalir Demo Buruh Cabut PP Pengupahan Tak Murni

Buruh di istanaJakarta – Elemen masyarakat tergabung dalam Koordinator Komunitas Masyarakat Pecinta – Kedamaian Indonesia Hakiki (KMP-KIH) menghimbau kepada pihak buruh dalam aksi mogok soal upah di berbagai daerah khususnya wilayah Jabotabek agar tidak merepotkan pemerintah pusat.

“Sebab tiap daerah berbeda-beda tingkat pengusahanya,” kata Ketua Presidium KMP-KIH Fadly Zein, Kamis (5/11/2015).

Meskipun demikian, Fadly juga menginginkan agar ekonomi buruh haruslah meningkat, namun buruh juga harus mengerti bahwa buruh adalah bagian dari anak bangsa yang harus peduli kesulitan bangsa saat ini.

“Buruh harus paham, tapi jangan sampai para penggerak buruh ini dinilai masyarakat boikot perekonomian bangsa,” tutur dia.

Lebih lanjut, Fadly mengatakan PP Pengupahan harus sesuai dengan tingkat inflasi dan jangan dilihat secara sepihak. Selain itu, kata dia, KLH memang benar tapi haruslah relevan dan sesuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah.

“Kenaikan upah juga harus menjadi tanggung jawab para Gubernur di daerah dan jangan bebankan semua ke pusat. Kasian masyarakat pengguna jalan, bikin macet jalanan. Karena sama-sama nyari sesuap nasi,” jelas dia.

Gerakan Demo Buruh Dicurigai Ada Kepentingan Politik

Sementara itu, munculnya reaksi netizen yang kian beragam, adanya demo-demo buruh. Ada yang mencurigai ada kepentingan politik tertentu.

Tak ayal, akibat demo buruh itu beberapa pihak pun ada yang tak simpati dan dengan tuntutan buruh yang dianggap tidak rasional dan cenderung merugikan.

Demo buruh koq menghimbau, harusnya mengultimatim/peringatkan/memberi batas waktu. Menghimbau itu kerjaannya pejabat tujuannya basa basi.
— Ferry Koto #AntiPKI (@ferrykoto) 1 September 2015

Apakah tuntutan kenaikan upah buruh tidak realistis? ya, menurut pemilik akun @Kurawa
Buruh harus introspeksi.. dgn produktivitas yg rendah kalo gak bisa upgrade performance maka tolong downgrade tuntutannya
— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) 1 September 2015

Pemilik Akun Partai Social Media menilai dengan perekonomian yang melesu, tuntutan kenaikan upah justru akan menjadi bumerang buat tenaga kerja Indonesia.
Penetapan upah yg berlaku saat ini tidak sehat baik bagi buruh maupun pengusaha @hendrapurba3321 @hamid1908
— Partai Social Media (@PartaiSocmed) 31 Agustus 2015
Fajdrul Rahman mencibir keterlibatan politisi PKS dan pendukung bekas capres Prabowo Subianto

caleg gagal pks, pendukung kmp, memimpin demo buruh… hmm gagal move on
— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) 31 Agustus 2015

Hal senada juga diungkapkan oleh dua pengguna Twitter lainnya
Barusan nemu gambar ini, terkait demo buruh 1 sept… Yah semoga semua berhati2 yaa, supaya tidak ditunggangi pic.twitter.com/hHW22TQzJO
— IG: ShafiqPontoh (@ShafiqPontoh) 30 Agustus 2015
Kasihan buruh, dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat @kangdede78: Demo Buruh besok 1 Sept ditunggangi utk jatuhkan Jokowi. Lawan..!!!
— Teddy Wibisana (@teddySkbumi) 30 Agustus 2015

Demo Buruh Tolak PP Pengupahan Disinyalir Tak Murni

Sejumlah aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disinyalir tidak murni lagi. Ada pihak-pihak yang secara politis tidak rela pemerintah berhasil mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Aturan ini memberikan banyak kepastian yang menguntungkan pekerja, calon pekerja maupun pengusaha.

Demikian diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Padang Wicaksono, Kamis (5/11).

Dijelaskan, dalam PP Pengupahan terdapat aturan yang memastikan upah pekerja naik setiap tahun dengan upah minimum tahun berjalan (yang di dalamnya terdapat KHL), tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dasar kenaikan. Disamping itu, perusahaan berkewajiban membuat struktur dan skala upah yang menjadi basis dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan.

“Luar biasa. Sejak era reformasi, baru di era sekarang ini berhasil disusun formula pengupahan yang menguntungkan pekerja, calon pekerja dan pengusaha, sekaligus mendorong dialog sosial pekerja-pengusaha melalui forum bipartit”, tegasnya.

Karena itu, lanjut Padang, dirinya merasa heran jika masih ada kelompok buruh yang menolak PP Pengupahan yang diundangkan pemerintah 23 Oktober lalu. Menurutnya, kecil kemungkinan buruh menolak aturan ini, kecuali karena telah terjadi politisasi terhadap mereka. “Mayoritas buruh saya yakin terima PP Pengupahan ini karena memang menguntungkan mereka dan teman-teman mereka yang belum bekerja. Kecil kemungkinan buruh menolak, kecuali jika buruh sudah mengalami politisasi”, imbuhnya.

Dia mensinyalir, ada pihak-pihak tertentu yang mengolah isu upah ini untuk kepentingan non-buruh. Dimungkinkan pihak tertentu itu tidak bahagia jika pemerintah berhasil mengatasi persoalan buruh dan pengangguran. Kalau aturan ini ditolak, jelasnya, pengangguran akan makin bertambah banyak dan ketidakpastian merajalela.

“Jika kepastian usaha mendapatkan jaminan dengan formula upah yang menguntungkan pekerja dan pengusaha, sudah pasti industri akan berkembang pesat. Dan otomatis terbuka banyak lapangan kerja yang dapat mengurangi masyarakat penganggur. Sisi lainnya, dengan banyaknya pilihan lapangan kerja, kekuatan tawar buruh dengan sendirinya menguat”, jelasnya.

Demo Jangan Brutal harus Santun Taat Aturan

Gerakan Manusia Pancasila (Gempa) menilai untuk menjadikan hukum sebagai Panglima di negeri ini membutuhkan waktu untuk melakukan penataan. Begitu juga dengan menyikapi aksi unjuk rasa mengemukakan pendapat didepan umum, haruslah taat hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Melihat fenomena aksi unjuk rasa oleh elemen buruh pada Jumat 30 Oktober depan Istana itu, harusnya mereka taat hukum sesuai aturan. Bukan sebaliknya justru menabrak UU itu sendiri hingga esensi dari aspirasi yang dikemukakan berubah menjadi brutal. Mereka sudah lewati jam demo yang sudah diberikan dispensasi,” tegas Ketua DPP Gempa Willy Prakarsa.

Lebih lanjut, Aktivis 98 itu mengharapkan agar demonstran tetap santun tidak melanggar hukum dan mematuhi aturan perundang-undangan penyampaian pendapat dimuka umum.

“Demokrasi yang santun serta memiliki nilai beretika justru ada pada Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Itu diatur pada Sila ke IV,” tutur dia.

Willy pun menyayangkan sikap para demonstran yang selama ini justru lebih berkiblat pada demokrasi hasil Impor berbau kapitalis, dan berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).

“Padahal HAM itu lebih mulia jika bersandar pada Sila ke V dari Pancasila dan jauh lebih bermartabat,” tukas dia.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top