Kontra

Wah, Buruh Ternyata Dukung Kebijakan Formulasi Pengupahan Paket Kebijakan Jokowi

Buruh disemprot water canonJakarta – Ketua Harian DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Syukur Sarto menjelaskan sikap KSPSI mungkin sedikit berbeda dengan sikap serikat buruh lainnya, yang kurang puas terhadap paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi-JK yang ke 4 yakni soal upah.

KSPSI sendiri sebenarnya menerima meskipun masih ada permasalahan seperti jumlah provinsi yang belum mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Serikat kami mendukung kebijakan formulasi pengupahan buruh yang tertuang dalam paket kebijakan tahap empat tersebut,” kata Syukur, Jumat (6/11/2015).

Lebih lanjut, pihaknya memastikan dan telah mengkaji bahwa dengan formulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan mengejar pertumbuhan upah. Namun, pihaknya mengharapkan perusahaan tidak lagi membahas upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Jadi di perusahaan itu yang dibicarakan upah real yang lebih tinggi dari itu. Jikapun KSPSI turun ke jalan, maka bukan terkait dengan kebijakan ekonomi melainkan lebih terkait dengan masalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” jelas dia.

Sementara itu, elemen masyarakat tergabung dalam Koordinator Komunitas Masyarakat Pecinta – Kedamaian Indonesia Hakiki (KMP-KIH) lebih menghimbau kepada pihak buruh dalam menyampaikan aspirasinya tetap memperhatikan masyarakat secara umum yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari.

“Buruh harus saling memahami keluh kesah masyarakat khususnya para pengguna jalan yang terjebak macet,” kata Ketua Presidium KMP-KIH Fadly Zein.

Hal itu menyikapi adanya ancaman buruh yang melakukan mogok nasional serentak seluruh Indonesia. Pasalnya, kata Fadly, aksi mogok justru merugikan ekonomi nasional karena aktivitas perekonomian juga menjadi terhenti. Apalagi ditambah dengan aksi tutup jalan tol oleh ribuan buruh, kata Fadly, hal ini justru menambah masyarakat semakin antipati terhadap gerakan buruh karena jelas-jelas melanggar hukum dan ketertiban umum.

“Sampaikan aspirasi secara damai dan santun sesuai aturan hukum yang berlaku, jangan brutal. Demo boleh-boleh saja tapi taat aturan jangan merugikan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadly menambahkan aksi blokir tol oleh para buruh bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain. Hak menyatakan pendapat sangat diperbolehkan dan diatur undang-undang, namun dalam menyampaikan haknya para buruh juga harus mementingkan hak orang lain.

“Aksi penutupan tol akan merugikan masyarakat, dan akan melemahkan aksi mereka sendiri,” tuturnya.

Lebih jauh, Fadly mensinyalir, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengolah isu demo buruh mencabut PP soal pengupahan ini untuk kepentingan non-buruh. Dimungkinkan pihak tertentu itu tidak bahagia jika pemerintah berhasil mengatasi persoalan buruh dan pengangguran.

“Nampaknya demo mereka tidak murni lagi. Ada pihak-pihak yang secara politis tidak rela pemerintah berhasil mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top