Kontra

Buruh Demo Tutup Tol Rugikan Masyarakat Banyak

Buruh di istanaJakarta – Berbagai kritikan pedas kembali dilontarkan dari elemen masyarakat, tokoh dan akademiki terkait rencana mogok nasional jutaan buruh di sejumlah kawasan industri pada Selasa (10/11/2015) mendatang, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Salah satunya adalah Barisan Umat Islam Khaffah (Buikaff). Presiden Buikaff Syarief Hidayatullah mengharapkan agar momentum hari pahlawan ini, aksi mogok nasional yang sudah kesekian kalinya dilakukan buruh tidak mengganggu produktivitas perusahaan yang ada di Indonesia, sebab hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi.

“Dari pada demo mendingan kita renungkan diri, sudah kah kita menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan ikut berkontribusi menyelesaikan problem bangsa,” ujar Syarief, Minggu (8/11/2015).

Lebih lanjut, Syarief mengakui bahwa demo itu memanglah hak warga negara. Namun, sampaikanlah aspirasi itu dengan santun dan tidak mengganggu ketertiban umum masyarakat.

“Kita ini kan negara demokrasi, bebas menyampaikan pendapat tapi jangan seenaknya membuat macet dimana-mana. Hormati hak-hak masyarakat umum lainnya juga yang beraktivitas. Apalagi merusak fasilitas umum itu tidak bisa dibiarkan,” tuturnya.

Syarief pun meminta aparat keamanan khususnya Kepolisian untuk mengambil sikap tegas jika aksi mogok nasional itu berlangsung anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Ia juga meminta agar peserta aksi mogok nasional
tidak melakukan intimidasi terhadap pekerja yang enggan mogok. Pasalnya, hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan operasional perusahaan.

“Mau mogok kerja ya silahkan tapi jangan ajak pekerja lain untuk ikut mogok. UU tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan,” jelasnya.

Syarief pun menghimbau agar aksi itu tetap dilakukan secara damai dan tidak meluas pada pemblokiran jalur transportasi. Selain itu, tambah Syarief, jika aksi anarkis buruh itu dilakukan maka hanya akan mampu membuat investor takut menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini mau tidak mau akan berdampak pada perekonomian nasional.

“Jangan sampai tol, bandara dan pelabuhan ditutup. Nanti masyarakat awam yang kena getahnya,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang menyayangkan sikap elemen buruh yang tidak memahami pasal 28 UUD 45 dimana negara menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum, tapi bukan berarti mengganggu kepentingan umum.

“Buruh sudah dewasa, harusnya tahu mana yang mengganggu kepentingan publik dan mana yang bukan,” ucapnya.

Sihol melanjutkan hal itu akan berdampak terhadap gerakan buruh yakni masyarakat menjadi antipati jika mereka melakukan pemblokiran jalur transportasi baik tol, bandara maupun pelabuhan.

“Gerakan buruh seperti itu sudah tidak populer lagi dengan mengganggu ketertiban umum,” kata dia.

Sihol juga menyoroti kebijakan formulasi pengupahan buruh yang tertuang dalam paket kebijakan tahap empat Jokowi-JK soal upah. Kata dia, dengan formulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan mengejar pertumbuhan upah.

“Inikan bagus formulasinya dan juga ada panduan / jaminan minimumnya serta ada patokannya,” sebutnya.

Hal senada juga dilontarkan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang menilai bahwa aksi penutupan jalan tol oleh para buruh bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain.

“Memang ketika para buruh yang menuntut hak itu, menutup jalan tol, itu melanggar HAM. Tapi polisi bisa mencegah,” katanya.

Menurutnya, hak menyatakan pendapat sangat diperbolehkan dan diatur undang-undang, namun dalam menyampaikan haknya tersebut juga harus mementingkan hak orang lain. Aksi penutupan tol yang dilakukan buruh ini dianggap menganggu hak orang lain dan aksi tersebut malah merugikan masyarakat banyak, itu akan melemahkan aksi mereka sendiri.

“Masyarakat yang merasa dirugikan, akan menolak gerakan tersebut. Itu akan menurunkan nilai pergerakan mereka sendiri,” imbuhnya.

Sebagai konklusi, menurutnya perlu ada komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Pemerintah dalam hal ini harus bisa melakukan reformasi birokrasi, melakukan pemberantasan korupsi dalam perusahaan itu guna menekan biaya ekonomi agar upah yang diberikan tercukupi.

“Harus ada sebuah kunci utama dalam penyelesaian ini,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top