Pro

Polisi Tak Pernah Hambat Masyarakat Sampaikan Aspirasi, Asal Patuhi Syarat dalam Perkab

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnivian

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnivian

Jakarta – Jajaran Kepolisian khususnya Polda Metro Jaya mengingatkan semua pihak termasuk buruh yang berencana menggelar mogok nasional pada 10 November 2015 bertepatan hari Pahlawan tetap memperhatikan aturan main yang berlaku.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian tak mempermasalahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum. Di dalam UUD 1945 pun juga termaktub kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kata Tito, harus ada batasan-batasannya dengan tetap menghargai hak-hak orang lain.

“Polri tidak pernah melarang semua unsur masyarakat termasuk buruh untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum tanpa intervensi namun kebebasan itu tidak bersifat absolut. Harus menghargai hak orang lain, tidak boleh mengganggu keamanan nasional, memelihara ketertiban umum, kesehatan umum dan mengindahkan aturan moral,” tegas Tito yang menjadi Keynote Speaker.

Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema “Kepastian Usaha untuk Buruh dan Pemerintah melalui PP No. 78 tahun 2015” yang diinisiasi¬† Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) di Hotel Mega Proklamasi Menteng Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Turut hadir juga pembicara lainnya Direktur Dewan Pengupahan Kemenaker Adriani, Sentral Gerakan Buruh Nasional Muhammad Yahya, Aktivis Buruh Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) Surya Anta, Presidium GMNI Edni Adiansyah, Ketua LKHI Rio Verieza, dan diskusi dipandu oleh moderator Ketua GMNI Jayabaya Otafiany Christye Bakary.

Dalam diskusi LKHI kali ini telah dilakukan penandatanganan petisi kesepakatan aksi damai “Hidup Buruh, Naikkan Upah, tanpa Anarkis” diantara Kapolda Metro Jaya, elemen buruh, pembicara dan juga peserta diskusi.

Lebih lanjut, mantan Kadensus 88 itu menyebutkan saat ini Polri tidak pernah menghambat masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi ada syarat-syaratnya yakni sesuai yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2012 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Demo boleh dilakukan mulai dari jam 06.00 s/d 18.00 wib untuk tempat terbuka, dan pukul 06.00 s/d 22.00 wib ditempat tertutup. Pemberitahuan aksi juga harus dilakukan 3 x 24 jam, jika tidak dalam waktu 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan, maka kami akan memanggil pihak yang akan melaksanakan aksi itu,” tuturnya.

Tito pun mengingatkan agar kejadian demonstrasi tidak terulang kembali seperti pada tanggal 30 Oktober lalu di depan Istana Negara oleh ribuan buruh yang dianggap tidak sportif dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku dengan melewati lebih dari batas aksi unjuk rasa.

“Buruh tidak sportif dan kami harus berikan tindakan hukum. Mulai dari peringatan beberapa kali semprotan air dari water canon masih tidak diindahkan. Selanjutnya sesuai protap yang berlaku menembakkan gas air mata dan pasukan mendorong hingga ada yang tertangkap,” ungkap dia.

Sementara itu, lanjut Tito, ada beberapa ancaman hukuman pidana bagi para demonstran yang tidak mematuhi perintah pejabat berwenang untuk membubarkan diri yakni mendapatkan ganjaran hukuman pidana selama 4 bulan.

“Barang siapa berkerumun dan tiga kali diminta membubarkan diri namun tetap tidak membubarkan diri maka bisa kena pidana. Ini berlaku bagi siapa saja. Jika demonstran melakukan perlawanan saat aksi maka akan kena pidana ancaman 2 tahun. Atau jika itu dilakukan bersama-sama bisa kena ancaman pidana 7 tahun,” ucapnya.

Tito pun meminta agar dalam menyampaikan aspirasinya, para buruh tidak bertindak anarkis, tapi bisa menggunakan dengan cara politik melalui DPR, gugatan ke MA.

“Sekarang era demokrasi, gerakan apapun harus dapat legitimasi publik. Peran media juga cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat isu bukan kemudian aksi menutup jalan. Aksi tutup jalan hanya akan menghilangkan legitimasi publik. Jika buruh tutup tol maka dijamin masyarakat tidak akan mendukung gerakan buruh,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Dewan Pengupahan Kemenaker Adriani mengatakan pihaknya saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi terkait terbitnya PP 78/2015 soal pengupahan ini. Kata dia, pengupahan bagi buruh seharusnya bukan menjadi barang baru.

“PP ini adalah amanat UU Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003. 12 tahun proses pembahasannya dan telah berjalan. Ini sudah dibahas dengan semua pihak bukan hanya membahas masalah upah saja. Semua pihak pun sudah diajak dialog,” ujar dia.

Lebih lanjut, Adriani mengemukakan PP ini telah mengatur segala aspek terkait pengupahan. Sebab, kata dia, Indonesia belum mempunyai sistem pengupahan nasional.

“Yang kita punya sistem penepatan upah minimum bagi mereka yang baru masuk kerja atau belum memiliki pengalaman dan upah diatas upah minimum,” sebut Adriani.

Adriani mengakui bahwa PP pengupahan itu telah memberi solusi bagi pengusaha untuk membuat rancangan anggaran dan membayar upah pekerjanya karena PP Pengupahan itu telah mengatur soal pengupahan dan skala kenaikan upah.

“PP Pengupahan menjamin kenaikan upah akan dibahas setiap tahun. Tidak akan ada lagi pemerasan kerja. Pengusaha juga akan bisa berusaha dengan tenang. Pemerintah tidak pernah mau mengeksploitasi buruh justru ingin melindungi buruh,” imbuhnya.

Hal berbeda diutarakan Surya Anta dari PPRI yang menilai PP Pengupahan itu masih ada kelemahannya. Ia berharap upah layak secara nasional dapat diterapkan diseluruh Indonesia sehingga tidak kesenjangan antara didaerah dan dipusat.

“Menaker Hanif Dhakiri yang juga mantan aktivis PMII dan SMID underbow PRD sekarang ini kurang membela kaum buruh dan menjadi buruh dipecah belah. Gaji tiap daerah berbeda padahal buruh melakukan pekerjaan dan makan yang sama. Segera terapkan upah layak secara nasional,” cetusnya.

Presidium GMNI Edni Adiansyah membenarkan bahwa saat ini telah terjadi pro dan kontra mengenai PP Pengupahan ini. Namun hal itu menjadi problem yang biasa terjadi, dimana saat ini yang tidak sepakat dengan PP 78/2015 ini dianggap tidak mewakili elemen buruh. “PP Pengupahan ini harus dikaji ulang, sebab buruh menentukan proses perjalanan bangsa,” sebutnya.

Ditempat yang sama Sentral Gerakan Buruh Nasional Muhammad Yahya mengapresiasi jika PP Pengupahan itu dikaji kembali agar tidak memberatkan kalangan buruh. “Kami sangat mengapresiasi jika PP 78 itu dikaji kembali terkait hal yang memberatkan buruh,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top