Kontra

Demo Bukan Solusi, tapi Bicara Bisa Selesaikan Solusi

buruh demo macetJakarta – Buruh kembali diingatkan agar tidak hanya berbicara sampai pada upah saja, tetapi lebih kepada bagaimana cara menekan pengeluaran buruh. Sebab pembicaraan upah buruh ini dianggap tema yang sangat tertinggal.

“Ketimbang berbicara upah mendingan bicara soal pembiayaan yang dikeluarkan oleh buruh. Sampai kapanpun kenaikan upah buruh tidak dapat mengejar harga/biaya hidup,” tegas Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Ketua Umum Bara JP Sihol Manulang.

Hal itu disampaikannya saat diskusi publik bertema “Menyikapi Regulasi yang Tepat untuk Upah Pekerja” yang diinisiasi oleh Youth Movement Institute (YMI) di DHD Kompleks gedung Joeang 45 Menteng Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015).

Turut hadir dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Ketua GMNI Universitas Jayabaya Octafiani Christye, yakni narasumber lainnya Wasekjen Bid Kaderisasi DPP Partai Hanura Pradana Indra Putra, Ketua Umum SBSI 92 Sunarti, Sekjen Partai Idaman Ramdansyah.

Lebih lanjut, Sihol menyebutkan lebih baik berbicara bagaimana menekan biaya yang keluar dari buruh yaitu penyediaan fasilitas bagi buruh seperti mendorong kalangan usaha untuk memberikan intensif uang transport dan makan, kemudian fasilitas kesehatan dan penyediaan perumahan bagi buruh.

“Agar buruh sejahtera mendingan bicara soal rumah untuk buruh, kesehatan, transportasi dan pendidikan itu lebih mengena pada tuntutan saat ini,” tuturnya.

Untuk itu, Sihol melanjutkan agar langkah terbaik adalah berbicara kepada pemerintahan Jokowi-JK supaya membuat solusi perumahan, transportasi dan kesehatan bagi buruh agar bisa ditangani dengan baik.

“Kalau kita sepakat bagaimana hal itu dilakukan bukan dengan unjuk rasa tapi dengan bicara,” imbuhnya.

Menyikapi aksi unjuk rasa buruh yang mulai dikeluhkan warga karena membuat kemacetan sehingga mengganggu aktifitas warga, pun mendapat tanggapan dari tokoh buruh.

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92), Sunarti mengatakan, sebenarnya buruh tidak ingin turun ke jalan, jika saja pemerintah mau mengajak buruh duduk bersama dan mencari solusi.

Seperti diketahui akhir-akhir ini, hampir setiap hari ada aksi buruh di Jakarta, baik itu buruh dari kawasan industri di Jakarta maupun di daerah lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi. Mereka menolak PP pengupahan yang dinilai merugikan kaum buruh. Bahkan dari broadcast messag BBM maupun WA yang beredar menyebutkan, buruh akan melakukan aksi mogok nasional hingga penutupan jalan tol. Berbagai reaksi penolakan pun muncul dari kelompok masyarakat karena dinilai merugikan kepentingan kelompok masyarakat lainnya.

Sunarti mengakui, aksi turun jalan yang dilakukan buruh kini sudah dianggap mengganggu oleh kelompok masyarakat lain. Hal ini menunjukkan masih adanya pandangan yang negatif terhadap kelompok buruh.

“Padahal kami hanya sekedar mencari makan. Lagian kalau demo berhasil, semua juga yang menikmati,” ujarnya.

Dia pun mengajak masyarakat memahami aspirasi buruh dan tidak dianggap sebagai kelompok masyarakat dengan kasta rendah.

“Jika saja buruh dianggap sebagai partner, yang diajak kompromi untuk menghasilkan kesekapatan, tentu hasilnya akan lebih baik. Toh komponen upah hanya sekian persen dari total cost (biaya) produksi. Sebenarnya yang banyak menghabiskan biaya produksi itu adalah mafia. Maka dari itu, mari hilangkan mafianya, jangan buruhnya,” cetus mantan anggota MPR dari utusan kelompok buruh di awal era reformasi.

Sementara itu, Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah menilai, pemerintah terlalu percaya diri dalam mengambil kebijakan. Contohnya, terbitnya PP 78 / 2015 tentang pengupahan yang kini ditolak oleh buruh, ternyata dibuat
tanpa melibatkan kelompok buruh.

“Padahal suara buruh juga harus didengar. Jangan suara pengusaha saja yang didengar,” kata mantan ketua Panwas Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen Bidang Kaderisasi DPP Partai Hanura Pradana Indra Putra mengemukakan agar masalah pengupahan ini harus ada kepastian. Kata Pradana, PP 78/2015 ini muncul sifatnya oke, tetapi dalam perjalanannya sangat bias yang akan selalu muncul permasalahannya setiap tahunnya.

“Ini merupakan polemik antara banjirnya tenaga kerja apa banjirnya PHK dan ini disebabkan oleh melambatnya perekonomian,” tuturnya.

Lebih jauh, Pradana mengaku sepakat untuk tidak membicarakan soal kesalahan dan kekurangan pemerintah terdahulu dan sekarang.  Sebab, kata dia, hal itu tidak dapat untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah.

“Jika saling menyalahkan maka pasti tidak dapat menyelesaikan masalah,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top