Pro

FBR: Demo Buruh Harus Sopan, Tak Anarkis dan Jangan Hambat Akses Publik

Jakarta – Forum Betawi Rempug (FBR) menilai sikap buruh terlalu naif jika PP 78/2015 tentang pengupahan yang sudah keluar itu diartikan tidak boleh untuk berdemo.

Ketua Umum FBR KH. Luthfi Hakim pun ikut mengkritisi demonstran buruh yang kerap membuat akses publik terus tersendat sehingga menimbulkan kemacetan signifikan.

“Banyak akses publik tersendat, apalagi mereka menutup tol. Pasti itu menjadi pandangan negatif,” tegas Luthfi.

Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema “Membedah Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah guna Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja” yang diselenggarakan Indonesia Study Center (ISC) di RM. Ayam Panggang Rawamangun’ Jakarta Timur, Jumat (13/11/2015).

Selain Luthfi, hadir juga narasumber Sekjen Partai Idaman Ramdansyah Bakir. Dan diskusi dipandu oleh moderator Aulia Nugraha. Diskusi dibuka dengan pembacaan puisi oleh SARINAH ‘Nabila Aqmarina’.

Menyusul adanya rencana mogok nasional oleh buruh mulai 24 s/d 27 November, Luthfi pun menyarankan agar buruh tetap sopan dan tidak melakukan aksi yang anarkis apalagi menghambat akses publik.

“Kami minta kerjasamanya oleh buruh. Saya persilahkan mereka selagi sopan, tapi kalau ada yang merusak pasti orang kampung bergerak. Karena mereka tidak mau kampungnya dirusak. Jangan sampai menutup jalan-jalan,” tegasnya.

diskusi buruhLuthfi juga menyindir ribuan buruh yang datang dari daerah dan luar Jakarta melakukan demo ke pusat pemerintahan. Luthfi menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengantisipasinya.

“Seharusnya pemerintah daerah mengantisipasinya agar tidak semuanya langsung ke Jakarta. Saya persilahkan berdemo yang penting tertib, jangan ganggu kepentingan orang lain,” sebutnya.

Ditempat yang sama, Sekjen Partai Idaman Ramdansyah Bakir menilai hadirnya PP 78/2015 soal Pengupahan ini, pengusaha seolah meninggalkan buruh.

“Asas keadilan itu hilang, dan wajar jika buruh masih melakukan aksi unjuk rasa,” ucapnya.

Ramdansyag menanggapi jika buruh menyuarakan aspirasinya di daerah, maka besar kemungkinan gerakan demonstrasi itu tidak ada yang mempublikasikannya.

“Buruh kalau demo didaerah ya tidak ada yang liput. Siapa saja boleh demo tapi jangan di obyek vital,” tuturnya.

Sementara dari kalangan mahasiswa menganggap buruh yang kerap menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat, bukti kurang peduliannya pemerintah daerah.

“Kenapa buruh selalu demo ke pemerintah pusat. Ini nampak pemerintah daerah acuh dan kurang peduli,” sebut Presidium Lingkar Mahasiswa Pemuda Jakarta (LIMA-PJ) Reza Malik.

Lebih jauh, Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta itu menyebutkan, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan upah saja, tapi bisa juga dengan tunjangan lainnya.

“Kesejahteraan tidak melulu dengan upah, bisa saja dengan tunjangan-tunjangan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top