Kontra

Ajukan Praperadilan, Ernaly Chandra Ingin Cari Keadilan

Jakarta – Salah seorang Ibu Rumah tangga (IRT) yang berprofesi sebagai karyawan swasta Ernaly Chandra (39) mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan atau pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 376 KUHP jo pasal 367 KUHP atas laporan dari pelapor Suhardi Nurdin selaku mantan suami pemohon.

Kuasa hukum Ernaly Chandra, Haetami, SH menyebutkan bahwa penetapan tersangka kliennya oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dinilai tidak cukup bukti. Sebab, dalam penetapan status tersangka itu tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi jelas-jelas penetapan tersangka itu haruslah dua alat bukti yang sah.

“Kami dari pihak kuasa Ernaly merasa keberatan terhadap penetapan status tersangka karena tidak cukup bukti,” tegas Haetami.

Ilustrasi sidang praperadilan

Ilustrasi sidang praperadilan

Hal itu disampaikannya usai sidang perdana gugatan praperadilan Ernaly terhadap Kepolisian RI melalui Kapolres Jakarta Utara (penyidik Polres Metro Jakarta Utara), dengan agenda mendengarkan permohonan gugatan pemohon dan dipimpin Hakim Ketua IBN Okka Dwiputra SH di Pengadilan Jakarta Utara, Selasa (17/11/2015).

Lebih lanjut, Haetami menjelaskan pihaknya bersama kliennya telah meminta perlindungan hukum ke Mabes Polri melalui propam dan terungkap dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2). Disebutkannya, dalam isi SP2HP2 itu tertulis bahwasanya :

Poin pertama, bahwa atas penanganan perkara dugaan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan atau penggelapan dalam keluarga sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/581/V/2015/SPKT/Jakut tertanggal 29 Mei 2015 an. Pelapor Suhardy Nurdin dan terlapor an. Emaly Chandra yang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polrestro Jakut, ditemukan fakta bahwa penyidikannya tidak profesional karena rangkaian penyidikan sudah dilakukan sejak tanggal 29 Mei 2015 sementara administrasi penyidikannya seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan baru diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2015. Berdasarkan pasal 109 KUHAP, Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) segera dikirimkan ke JPU setelah dimulainya penyidikan. Faktanya, SPDP baru dikirimkan tanggal 26 Juni 2015.

Kedua, prosedur dan teknis penyitaan yang dilakukan penyidik tidak sesuai peraturan perundang-undangan dimana penyitaan dilakukan tanggal 29 Mei 2015, sedangkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/201/VI/2015/Reskrim, baru diterbitkan tanggal 6 Juni 2015. Barang bukti yang ada/disita dari pelapor, tidak terkait dengan pidana yang dilaporkan.

Ketiga, penetapan status tersangka terhadap terlapor Emaly Chandra dilakukan tanpa melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dan risalah gelar perkara hanya untuk kelengkapan berkas dimana tanda tangan peserta gelar telah dipalsukan oleh penyidiknya. Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan penyidik bersama pelapor yang kemudian menguasai fisik rumah (TKP) dengan cara merusak kemudian mengganti gembok pintu pagar dan kunci pintu rumah sementara laporan hasil pengecekan TKP dibuat oleh penyidik dengan mengatasnamakan anggota/personil unit identifikasi (sementara unit identifikasi tidak pernah melakukan cek TKP). Dari fakta yang dikumpulkan, belum ditemukan adanya perbuatan pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Sdri. Emaly Chandra.

“LP masuk ke Dumas dan dilakukan gelar perkara pada 29 Mei turun sprin lidik dan sidik. Kemudian 29 Mei itu juga cek lokasi. Dan disita barang buktinya. Kemudian 8 Juni ada gelar perkara lanjutan dan Ernaly sudah ditetapkan sebagai tersangka, padahal perkara ini adalah delik aduan. Tanggal 9 nya Ernaly sudah dijemput dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Semantara Ernaly belum pernah jadi saksi. Gelar tersebut tidak pernah ada tapi berita acaranya ada hanya sebagai pelengkap dokumen. Dan yang menandatangani Iptu Sutiadi. Dan saat dipanggil Paminal mengakui tidak pernah tanda tangani itu serta tidak ada gelar perkara.
Yang memalsukan tanda tangan itu adalah penyidik pembantu Bripda Dody Pandapotan Siagian,” bebernya.

Terakhir, penyidik tidak melaksanakan tahapan penyidikan seperti konfrontir, padahal diketahuinya ada ketidaksesuaian keterangan antara pelapor dengan terlapor serta saksi-saksi.

“Dari SP2HP2 itu sudah jelas bahwa penetapan tersangka ada unsur dipaksakan dan cacat hukum sehingga diduga kuat ada upaya kriminalisasi terhadap klien kami,” jelas Haetami.

Rencana sidang gugatan praperadilan tersebut akan dilanjutkan kembali besok Rabu, (18/11/2015) dengan agenda jawaban termohon dan pada Kamis (19/11/2015) agenda sidang pembuktian dari pemohon.

Diketahui, pemohon adalah terlapor di Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, sebagaimana bukti laporan No. LP/581/K/V/2015/Resju tanggal 29 Mei 2015 dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan atau pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 376 KUHP jo pasal 367 KUHP atas laporan dari pelapor Suhardi Nurdin selaku mantan suami pemohon.

Ernaly mengaku tidak pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh termohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak pernah menerima surat panggilan secara tertulis dari termohon dan tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top