Pro

Buruh Tingkatkan Produksi: Yes, Mogok Nasional No !

Jakarta – Direktur Dinamic Global Sistem Jati Ulung mengaku kurang sependapat dengan apa yang dilakukan buruh dengan rencana mogok nasional dan menyikapi PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan di seluruh kawasan industri se-Indonesia.

Jati Ulung meminta agar buruh bisa bersikap dewasa dan perlu kearifan untuk menyikapi PP Pengupahan tersebut. Sebab, kata dia, tingkat kesejahteraan buruh sudah semakin membaik dari zaman orde baru. Bahkan dari informasi pemberitaan yang beredar upah daerah pun sudah mengalami kenaikan.

“Upah daerah sudah semakin baik dan naik, jadi tak ada alasan buruh untuk melakukan mogok nasional,” tegas Jati Ulung, Sabtu (21/11/2015).

Buruh blokir jalan tol

Buruh blokir jalan tol

Lebih lanjut, Jati Ulung menyebutkan gaya hidup buruh saat ini sangatlah berbeda dengan zaman Soeharto. Ia mencontohkan kemewahan yang dimiliki buruh saat ini yakni memiliki kendaraan roda dua merk Ninja, memakai alat komunikasi ponsel Merk Samsung, dll.

“Makan juga sudah mewah kentucky, dan demo pun harus menggunakan kendaraan Bus yang ber AC. Jangan ikuti nafsu, dan selera saja. Buruh harus dewasa, kalau tidak mau ya jadi pengusaha saja,” bebernya.

Ia memastikan kehadiran PP Pengupahan itu tak menghambat adanya kenaikan upah buruh dan tak pengaruhi kebijakan dewan pengupahan untuk menaikkan upah.

“Jika buruh mogok, maka kasihan pengusaha yang merugi. Formula kebijakan ekonomi oleh pemerintahan Jokowi soal upah ini sudah diperhitungkan mateng-mateng tidak mungkin menjerumuskan buruh. Pahami seluruh poin dalam PP 78 jangan terpengaruhi hasutan-hasutan untuk mogok,” tuturnya.

Anggota Dewan Harian Nasional (DHN 45) ini mengingatkan dengan tingkat kebutuhan saat ini, mestinya sudah mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari. Dan, lanjut dia, giliran buruh untuk meningkatkan produksinya.

“Buruh jangan cuma menuntut saja. Upah sudah naik, maka harus tingkatkan juga produksinya. Jangan mogok lagi. Tingkat inovasi lain untuk kesejahteraan buruh,” jelasnya.

Jati Ulung pun membandingkan kesejahteraan buruh dengan pekerja media yang dianggap jauh lebih baik. “Gaji dan fasilitas buruh dan wartawan masih lebih bagus buruh,” ujarnya.

Lebih jauh, Jati Ulung pun menduga gerakan buruh yang hendak melakukan mogok nasional itu ada muatan politik yang menungganginya.

“Ini ada kepentingan politik di gerakan buruh, dan ada yang menunggangi kelompok yang tak puas dengan pemerintah,” ucapnya.

Maka itu, Jati Ulung menghimbau jika buruh tetap nekat dan memaksa untuk bergerak melakukan mogok nasional, agar tetap memerhatikan hak-hak orang lain dan melakukan aksi damai dan taat hukum.

“Jangan merugikan orang banyak jika melakukan gerakan mogok nasional. Jangan bikin macet, penuhi juga hak-hak orang banyak,” imbuhnya.

Dari pada Demo, Buruh Mending Judicial Review Saja

Sementara itu, Pemerintah menyambut rencana Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang ingin mengajukan Judicial Review Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung.

“Itu solusi yang paling bagus daripada teriak-teriak dan demo dijalanan. Karena kalau ada PP yang dianggap keliru, memang hanya MA yang bisa membatalkan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelesaian Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Kemnaker Iskandar Maula.

Tapi, lanjutnya, kalau nanti MA menolak gugatan tersebut, kalangan buruh harus bisa menerima.

“Begitu juga pemerintah. Kalau MA membatalkan PP tersebut, pemerintah juga akan membatalkannya,” cetusnya.

PP Pengupahan Beri Jaminan Kepastian

Kehadiran paket kebijakan ekonomi jilid empat ini pun mendapatkan sambutan positif datang dari Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat yang mengatakan bahwa peraturan pemerintah ini “visioner, melihat jauh ke depan sampai 2019”. Ade melihat bahwa pemerintah ingin memberi kejelasan.

“Bukan soal upahnya, tapi kejelasan pada dunia usaha bahwa pemerintah sangat care terhadap lapangan kerja baru yang harus dibuka di Indonesia. Pesan ini sampai kepada para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia karena pengupahan sampai 2019 sudah ada ketentuan yang mengikat,” ujarnya lagi.

Jaminan kepastian ini, menurutnya, bukan hanya memberi kepastian bagi para pengusaha di Indonesia, tapi juga transparansi pada pembeli produk Indonesia di luar negeri untuk mengetahui dengan pasti apakah harga yang mereka bayar sesuai dengan komponen biaya produksi.

Selain itu, Ade juga menilai bahwa lewat kebijakan ini, baik pengusaha dan buruh tidak dihadapkan pada situasi yang membuat mereka seolah berkonflik.

“Kita tidak dihadapkan pada situasi yang konflik bahwa kita harus bunuh-bunuhan dengan pekerja, kita adalah mitra, itu penting. Sebelumnya itu adalah anarkisme yang ditentukan oleh demo. Kalau demo itu, dia minta 40%, karena terpaksa, pemerintah teken 40%. Apakah itu memberi stabilitas?,” tambah Ade lagi.

Pesan Apindo Kabupaten Bekasi ke Buruh

Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi H. Sutomo SB menyatakan dalam rangka menghadapi rencana mogok nasional / unjuk rasa nasional pada tanggal 24 s/d 27 November 2015 yang diorganisir oleh Serikat Pekerja / Buruh menyampaikan beberapa hal diantaranya, pertama, pihaknya menegaskan bahwa terminologi mogok nasional tidak dikenal dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan untuk kegiatan Unjuk Rasa diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa.

“Kedua, bahwa oleh karenanya diminta kepada Pengusaha di seluruh Kabupaten Bekasi untuk tetap melakukan kegiatan produksi seperti biasa,” tuturnya.

Berikutnya, bahwa apabila kegiatan mogok nasional ini tetap dilakukan oleh para pekerja di perusahaan masing-masing maka kegiatan tersebut adalah kegiatan yang illegal (melanggar hukum) sehingga Pengusaha dapat memberlakukan asas No Work No Pay serta dapat memberikan sanksi yang “terukur” sesuai Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama masing masing Perusahaan kepada pekerja yang “Membujuk, Menghasut, Menyuruh” untuk melakukan Mogok Nasional.

“Terakhir, bahwa apabila di Perusahaan terjadi tindak Pidana maka agar dapat segera dilaporkan kepada pihak kepolisian diwilayah masing-masing dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak dalam / luar perusahaan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top