Pro

Duduk Bareng Saja, Buruh Tak Perlu Demo dan Mogok Massal se Indonesia

Jakarta – Keluhan datang dari berbagai pihak khususnya masyarakat dan dunia usaha perihal adanya rencana pekerja dan buruh untuk melakukan mogok nasional karena menolak sistem pengupahan yang baru.

buruh dan pemerintahSalah satunya justru datang dari Aktivis buruh sendiri yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Percetakan Media dan Informasi, Agoeng yang mengkritisi rencana mogok tersebut.

Agoeng meminta kepada rekan-rekannya yakni semua buruh di Indonesia agar tidak melakukan mogok bekerja. Sebab, kata dia, hal tersebut justru berdampak buruk bagi perekonomian sehingga iklim usaha tidak kondusif.

“Kalau terus melakukan mogok itu sangat tidak baik bagi iklim usaha. Daripada masalahkan PP itu mendingan kita berpikir jernih untuk melakukan Judicial Review. Jangan sampai gerakan kita malah ditunggangi kepentingan lain apalagi diganggu provokasi oleh pihak lain seolah-olah dukung demo buruh,” ujar Agoeng, Minggu (22/11/2015).

Lebih lanjut, Agoeng menyarankan sebaiknya teman-teman buruh menghindari mogok kerja, sebab justru akan merugikan buruh sendiri, bahkan para pengusaha serta pemerintah.

“Perlu ada solusi yang efektif untuk penyelesaian berbagai masalah buruh tanpa perlu mengorbankan iklim dunia usaha yang sudah positif. Gerakan buruh jangan hentikan industri dan tidak mengganggu aktivitas umum,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, kesejahteraan dan gaji buruh sudah kian membaik dan mengalami kenaikan. Menurut pandangan dia, PP Pengupahan itu tidak mempengaruhi adanya kenaikan upah buruh dan tak pengaruhi juga kebijakan dewan pengupahan untuk menaikkan upah.

“Buruh harus cerdas, jangan sampai terpengaruh hasutan-hasutan dan provokasi dari untuk dijemput buruh lainnya bergabung mogok nasional,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto justru menyatakan sepakat dengan kehadiran PP Pengupahan tersebut, karena PP itu meminimalkan potensi konflik antara pengusaha dan buruh.

“Memang dasar perhitungan kebutuhan hidup layak itu sebenarnya. Ini bukan soal terobosan, tapi menyederhanakan formula. Yang selama ini disurvei, dirundingkan, lalu ribut, sekarang diformulakan, biar tidak ribut,” jelas Sjukur.

Dikatakan dia, saat membaca PP tersebut, struktur dan skala upah buat pekerja dengan pengalaman di atas dan bukan lajang. Kata dia, kalau pengusaha melakukan itu benar dan konsekuen, maka sudah cukup bagus, tapi jangan sampai formula upah minimum itu jadi upah standar.

“Maka tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Sjukur.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga memberikan kritikan kepada mogok massal yang akan dilakukan buruh. Deddy Mizwar meminta buruh agar lebih mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasinya.

“Lebih baik mogok nasional itu dibatalkan saja,” tuturnya.

Menurut Deddy, buruh harus bersikap bijak dalam menyikapi penerapan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu. Selain itu, buruh pun harus tenang dalam mempersoalkan penetapan upah minimum provinsi 2016.

“Kita harap para buruh dapat bijak menyikapi itu. Mogok itu memang hak semua orang, dan tidak ada yang bisa larang. Tetapi itu ada dampaknya,” kata Deddy.

Deddy menilai, rencana mogok kerja besar-besaran yang akan dilakukan buruh akan berdampak pada perekonomian. Sebab, hal itu
akan mengganggu proses produksi.

“Apa memperburuk ekonomi atau tidak, kita serahkan ke masing-masing, karena untuk melarang demo tidak bisa. Itu hak individu, tapi ada dampak yang harus dipikirkan bersama,” ucapnya lagi.

Dialog menjadi cara yang paling tepat dalam menyampaikan aspirasi. ditempuh. “Diselesaikan secara dialog, apapun bisa diselesaikan dengan dialog. Duduk bareng saja, tidak perlu demo,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top