Kontra

Pemuda Harus Dahulukan Dialog dan Kajian bukan Demo

Diskusi Soto MerahJakarta – Rencana mogok nasional mengkritisi Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 soal Pengupahan oleh serikat buruh dan pekerja pada 24 s/d 27 November kembali mendapatkan kecaman dari kalangan intelektual dan generasi penerus bangsa.

Penentangan itu muncul dari kalangan mahasiswa yang menilai pergerakan buruh saat ini rentan disusupi oleh kepentingan pribadi dan kurang memperhatikan sisi kepentingan publiknya.

“Mogok massal oleh pergerakan kaum buruh harusnya melihat berbagai aspek kehidupan. Ini nampak kurang melihat faktor-faktor negatif dan positifnya,” kata Ayattulrahman dari Prema Universitas Islam Jakarta (UIJ).

Hal itu disampaikannya saat diskusi publik bertema “Peran kaum Intelektual di Tengah Pusaran Politik Gerakan Pekerja” yang digagas Lingkar Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (LiMa-PJ) di Rumah Makan Soto Merah Rawamangun Jakarta, Senin (23/11/2015).

Turut hadir narasumber lainnya pada diskusi yang dipandu moderator Octafiany Christye Bakary selaku Ketua GMNI Jayabaya, yakni praktisi hukum Rio Verieza, S.H, WaPres Univ Jayabaya Aulia Nugraha S.A, dan Presidium Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Perduli Rakyat (AMPERA) Agung Tamtam Sanjaya.

Lebih lanjut, Ayattulrahman mengingatkan agar pergerakan pemuda saat ini tidak mengikuti gerakan buruh yang melakukan ancaman mogok nasional dan demo-demo besar sehingga mengganggu stabilitas perekonomian dan kekeosan dalam negeri. Pemuda dan mahasiswa harus cerdas dan berprestasi untuk memikirkan bangsanya.

“Setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, harus disikapi dengan cara-cara lebih cerdas dan lebih elegan. Jangan timbulkan keos dan polemik,” tegasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Presma Ampera Agung Tamtam agar pemuda kembali pada kaidah semula sebagai kaum intelektual dan agen kontrol sosial.

“Mahasiswa dan pemuda harus menjadi agen perubahan,” ucapnya.

Sementara Aulia Nugraha mengharapkan mahasiswa untuk menjadi sosok yang tangguh untuk menjadi pengganti bagi generasi sebelumnya.

“Mahasiswa juga sebagai sebagai garda terdepan dalam pergerakan saat ini. Kaum intelektual selesaikan problem harus dengan cara kajian-kajian dan diskusi/dialog. Bukan dengan demo-demo,” sentil Aulia kepada gerakan buruh.

Diketahui, munculnya PP Pengupahan yang ditandatangani Presiden Jokowi ini langsung menimbulkan reaksi keras dari para buruh. Melalui berbagai aksi demo, para buruh dan berbagai serikat terus menolak PP Pengupahan itu yang dianggap akan menyengsarakan buruh.

Menyoroti hal itu, praktisi hukum Rio Verieza lebih sepakat jika penolakan para buruh terhadap PP tersebut didorong untuk dilakukan uji materi di Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, proses uji materi di MA akan lebih baik ketimbang demo namun tidak dibarengi dengan langkah konkrit.

“Silahkan suarakan aspirasi, ini negara hukum. Tapi lebih baik menunggu hasil uji materi di MA,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top