Pro

Tolak Dicabut, Buruh Ini Minta PP Pengupahan Segera Diteruskan

Diskusi YMI soal PP PengupahanJakarta – Disaat elemen buruh lainnya menyerukan tuntutannya hingga menggelar aksi mogok nasional meminta segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 soal Pengupahan, tapi lain halnya dengan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kubu Syukur Sarto yang justru hasil paket kebijakan ekonomi jilid 4 Presiden Jokowi (PP Pengupahan) itu agar jangan ditunda dan segera diteruskan.

“Serikat kami mendukung kebijakan formulasi pengupahan buruh yang tertuang dalam paket kebijakan tahap empat tersebut. Bagi saya yang terpenting PP 78 ini jangan sampai di tunda, kalau perlu diteruskan,” tegas Ketua Harian DPP KSPSI Dr. Syukur Sarto, SE. MS.

Hal itu mengemuka saat acara Coffee Break dan bincang-bincang soal pergerakan buruh saat ini yang diinisiasi Youth Movement Institute (YMI) di Warna Bistro & Coffee, Jl. Cempaka Putih Raya No. 65C, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Turut hadir narasumber lainnya, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang.

Lebih lanjut, Syukur memastikan telah mengkaji PP Pengupahan itu dan menurutnya dengan formulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan mengejar pertumbuhan upah. Dan PP 78 itu juga menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh.

“Kalau untuk diwilayah Jabar, DKI, Banten, Tangerang memang menurunkan kenaikan upah dalam jangka pendek, tapi di daerah Jawa justru akan lebih bagus karena 5 tahun kedepan bisa naik sampai 50%. Perusahaan pun punya skala upah, dan seorang pengusaha harus tepat waktu membayar gaji pekerja tidak boleh terlambat atau berhutang. Ini ada hukumannya,” beber dia.

Syukur melanjutkan pihaknya dalam hal mogok nasional (Monas) tidak dalam posisi melarang atau menolak, karena dirinya tidak menyuarakan instruksi untuk monas.

“Bagi saya, yang mau ikut silahkah saja,” ucap Syukur.

Lebih jauh, Syukur meminta pemerintah untuk membangun rumah murah di pabrik-pabrik supaya biaya transport dan sewa rumah untuk buruh menjadi terjangkau.

“Selama ini kita tidak melihat parpol melindungi buruh, tapi justru dari asing yang menawarkan bantuan. Hanya di Indonesia mogok kerja dijadikan demo dan pawai,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Bara JP Sihol Manulang mempertanyakan gerakan buruh dalam mogok nasional ini, apakah buruh sedang memperjuangkan nasib nya atau hanya menjadi gerakan politik.

“Saya khawatir organisasi buruh memposisikan masalah buruh sebagai bargaining sesaat. Buruh harus mengerti akar persoalan yang sebenarnya,” kata Sihol.

Dikatakan Sihol, harusnya buruh bisa berpikir jernih dalam menghitung indeks kesejahteraan. Sebab, jika dinaikkan gaji maka belum tentu juga naik kesejahteraannya.

“Kenaikan bahan pokok pasti akan naik, begitu juga TDL pasti akan naik. Kenapa buruh tidak berfikir padahal di back up partai politik tertentu. Apakah orang-orang pintar itu disembunyikan oleh parpol,” tuturnya.

Sihol pun merasa khawatir jika parpol hanya menjadikan buruh sebagai alat politik. Dengan organ buruh yang melibatkan parpol tertentu, apakah parpol memperjuangkan buruh?

“Biar organ yang menjawab. Saya khawatir parpol hanya menjadikan buruh sebagai alat politik. Jika itu terjadi, maka sangat menyedihkan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top