Pro

Demo dan Mogok Nasional Buruh Dapat Perkeruh Perekonomian dan Jauhkan Para Investor

Jakarta – Tuntutan ribuan buruh yang berdemo dan mogok nasional dinilai dapat memperkeruh situasi perekonomian karena tutuntan yang tidak realistis.

buruh demo macet“Di tengah pelemahan ekonomi, semua pihak ikut merasakan imbasnya termasuk pengusaha dan sektor usaha. Seharusnya buruh tidak berdemo dengan meminta beragam tuntutan yang tidak masuk akal karena ini bukan saat yang tepat meminta kenaikan upah,” demikian disampaikan Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Amak Yacoub, Rabu (25/11/2015).

Lebih lanjut, Amak mengatakan buruh seharusnya sadar diri dan dapat menahan diri untuk tidak mudah turun ke jalan dan menuntut banyak hal, karena saat ini perusahaan sudah menanggung banyak kerugian akibat ekonomi lesu dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Jika buruh terus menuntut, bukan tidak mungkin iklim ekonomi semakin rumit dan buruh dalam posisi membahayakan dirinya sendiri atau bisa jadi dengan memicu pemutusan hubungan kerja besar-besaran,” ujarnya.

Menurut dia, solusi dari situasi sulit ini, harus ada sinergi antara pelaku usaha dalam hal ini pengusaha dengan buruh tenaga kerja, karena keduanya saling terkait secara ekonomi.

Buruh diminta memberikan kesempatan sektor usaha untuk bergerak, sementara sektor usaha juga harus serius memperhatikan kesejahteraan buruh agar punya daya beli tinggi.

“Tuntutan buruh terkait kenaikan upah kurang masuk di akal,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah dapat membangun pertumbuhan industri dalam negeri dengan memberdayakan pengusaha lokal daripada menerapkan sistem kapitalis gaya barat yang nantinya berujung krisis.

Padahal, kesejahteraan masyarakat Indonesia diharapkan semakin meningkat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, terdapat aturan yang memastikan upah pekerja naik setiap tahun dengan upah minimum tahun berjalan, tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dasar kenaikan. Perusahaan juga berkewajiban membuat struktur dan skala upah yang menjadi basis dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan.

Aturan ini memberikan banyak kepastian yang menguntungkan pekerja, calon pekerja, maupun pengusaha. Namun, ada beberapa pihak yang secara politis tidak rela jika pemerintah berhasil mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

“Luar biasa. Sejak era reformasi, baru di era sekarang ini berhasil disusun formula pengupahan yang menguntungkan pekerja, calon pekerja dan pengusaha, sekaligus mendorong dialog sosial pekerja-pengusaha melalui forum bipartit”, ungkap pengamat
ekonomi Universitas Indonesia Dr. Padang Wicaksono.

Menurut Padang, kecil kemungkinan buruh menolak aturan ini, kecuali karena telah terjadi politisasi terhadap pemerintah. Dia mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang mengolah isu upah ini untuk kepentingan non-buruh.

“Kalau aturan ini ditolak, justru pengangguran akan makin bertambah banyak dan ketidakpastian merajalela,” bebernya.

Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai aksi demo dan mogok nasional kaum buruh dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, aksi tersebut bisa menjauhkan para investor untuk berinvestasi serta menutup peluang kerja masyarakat.

“Kalau buruhnya terlalu kritis itu dapat menjauhkan para investor,” ujarnya.

Enny bahkan menuding aksi demo dan mogok oleh buruh merupakan agenda politik elemen / serikat buruh tertentu dengan modus memperalat kaum buruh.

“Jadi sebenarnya mereka itu memperjuangkan siapa? Apa Ketua Serikatnya mau mencari jabatan dan memperalat buruh,” sambungnya.

Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Rahmad Setiawan menegaskan jika para buruh melakukan mogok nasional dengan empat hari berturut-turut maka angka pertumbungan ekonomi hanya mencapai sebesar 4,7-4,8 persen sudah tidak lagi realistis.

“Kalau misalnya mogok nasional ini terjadi secara massal, 4 hari lah katakanlah, jangan mimpi kita bisa tumbuh 4,8 persen. Argumentasinya sederhana, dengan mogoknya buruh maka perusahaan berhenti produksi. Kalau perusahaan berhenti produksi, maka jumlah barang yang dihasilkan berkurang. Artinya penjualan perusahaan kan juga berkurang, otomatis pendapatan perusahaan juga berkurang. Sementara perusahaan tetap harus membayar gaji buruh. Perusahaan mengalami kerugian,” kata Rahmad Setiawan.

Selain kerugian perusahaan, tidak realistisnya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7-4,8 persen di triwulan IV 2015 adalah perkiraan tidak adanya investasi baru di Indonesia akibat mogok nasional buruh ini.

“Kalau perusahaan mengalami kerugian tentu mereka tidak akan menambah investasi baru lagi. Kalau investasi baru tidak bertambah, maka sektor formal tidak akan pernah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Padahal lapangan kerja selalu dibutuhkan oleh angkatan kerja baru yang tiap tahunnya ada 3 juta orang. Artinya, pengangguran tentu akan bertambah,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, mengungkapkan aksi mogok yang dilakukan beberapa serikat buruh ini sebagai tindakan yang sudah kelewatan.

“Jadi memang kita tentang keras ini (mogok nasional). Karena sebenarnya ini hanya dilakukan oleh sekelompok serikat pekerja yang radikal, ini sudah kelewatan karena intruksikan mogok sehingga ganggu proses produksi,” ucap Haryadi.

Haryadi berharap mogok kerja jangan sampai memblokade fasilitas umum seperti pelabuhan dan jalan tol. Menurutnya pengusaha bisa saja menempuh langkah hukum.

“Yang jelas rugi besar, apalagi ini mau melumpuhkan jalan tol dan pelabuhan. Yang mau tanggung jawab siapa? Ini negara hukum. Kami hanya antisipasi dan reaksi halangi mogok nasional. Kalau sampai ada apa-apa, kami akan ajukan gugatan pidana dan perdata, walaupun kami juga balik diancam secara hukum,” ujarnya.

Haryadi melanjutkan, Apindo saat belum menerima informasi lengkap kawasan-kawasan industri tempat terjadinya mogok. Namun dari laporan sejumlah pengusaha, aksi mogok nasional tersebut tak efektif di beberapa tempat.

“Saya monitor dari anggota kami ada yang baru coba-coba sweeping ke pabrik tapi dihalau sama karyawan. Kalau dipaksakan juga bakal ramai, soalnya beberapa karyawan nggak setuju mogok. Ada lagi beberapa mau coba sweeping tapi yang di dalam pabrik yang nggak setuju lebih banyak, jadi nggak efektif,” jelas Haryadi.

Ketua Harian KSPSI Syukur Sarto mengemukakan pihaknya dalam hal mogok nasional (Monas) tidak dalam posisi melarang atau menolak, karena dirinya tidak menyuarakan instruksi untuk monas.

“Bagi saya, yang mau ikut silahkah saja,” katanya.

Syukur mengingatkan agar buruh yang mogok nasional bisa berpikir panjang, sebab akan sama-sama merugi bukan hanya pengusahanya tapi juga buruhnya.

“Kalau lama-lama kan kasihan. Sama-sama rugi,” jelasnya.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, juga menegaskan mogok nasional tidak dikenal dalam UU Ketenakarjaan. Mogok hanya bisa dilakukan jika ada kegagalan perundingan dengan pengusaha, bukan dengan negara atau pemerintah.

“Tidak ada mogok nasional dalam UU Ketenagakerjaan. Mogok itu relasinya adalah dengan pengusaha, bukan dengan pemerintah. Dalam UU, pekerja wajib memberitahukan tujuh hari kerja sebelumnya kepada pengusaha dan Disnaker,” tuturnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top