Kontra

Parpol Berebutan Raih Simpati Pemimpin Buruh

Jakarta – Mogok buruh dinilai bukan solusi. Aksi mogok buruh justru akan mempersulit pekerja dan pengusaha dan merugikan keduanya, bahkan akan berdampak pada perekonomian serta kesejahteraan buruh itu sendiri.

Ancaman relokasi, angka pengangguran yang berjumlah 7,5 juta dan 6,5 juta orang lagi telah kehilangan pekerjaan, menjadi sinyal sebaiknya hentikan aksi buruh turun ke jalan.

Demikian dikemukakan Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Rahmad Setiawan, Kamis (26/11/2015).

buruh dan pemerintahSementara, Ketua Tim Ahli Ekonomi Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengingatkan aksi mogok buruh itu sama saja dengan melucuti
pengusaha dengan cara-cara baru yang dilakukan setiap tahun. Tuntutannya sama, supaya tuntutan dipenuhi oleh pelaku usaha dan pemerintah.

”Kelakuan buruh selalu mengancam demo sampai mogok nasional dengan menuntut kenaikan gaji tinggi. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menerbitkan aturan pengupahan baru sehingga ada kepastian bagi dunia usaha dan buruh. Mogok seperti
ini bukan solusi,” kata Sofyan.

Sofyan meminta agar cara-cara seperti ini dihentikan dan jangan dilakukan. Apalagi ditambah dengan ancaman yang membuat pengusaha capek mendengarnya.

“Pengusaha sendiri juga tengah susah, ya bila tidak mau kerja, keluar saja,” katanya.

Mogok buruh ini direncanakan mulai dari tanggal 24 s/d 27 November 2015, namun menurut pantauan hal itu tidak berjalan sesuai rencana.

Dan faktanya, tidak ada mogok kerja yang signifikan hingga mengganggu proses produksi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menilai sementara ini aksi mogok kerja yang dilakukan buruh belum ada yang merugikan perusahaan. Itu karena aksi mogok kerja yang dilakukan tidak sampai menghentikan kegiatan produksi.

“Saya monitor dari anggota-anggota kami sejauh ini belum ada yang sampai merugikan perusahaan,” kata Hariyadi.

Misalnya, serikat pekerja seperti di kawasan industri Cikarang hanya baru coba-coba sweeping, tetapi dihalau oleh keamanan dan karyawan pabrik sendiri. Artinya, pekerja pabrik menolak melakukan aksi mogok kerja.

“Pengusaha lelah menghadapi aksi-aksi semacam ini di tengah kondisi ekonomi yang melemah sekarang,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan periode 2010-2015, Benny Soetrisno, berpendapat aksi mogok kerja tidak akan menguntungkan siapa pun. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah pada akhirnya rugi. Karena jika mogok kerja sampai mengakibatkan produksi terhenti, tidak ada pemasukan ke perusahaan. Bila tidak ada pemasukan ke perusahaan, bagaimana membayar karyawan dan pajak.

Sementara itu disisi buruh sendiri justru mengatakan tidak suka demo dan melaksanakan mogok nasional. Buruh sebagian besar terpaksa karena disweeping untuk ikut bergabung rekan lainnya.

Rani (31) yang duduk di bawah pohon rindang di Kawasan Berikat Nusantara bersama teman sesama buruh, bercengkerama perihal aksi mogok buruh di tempatnya.

“Kalau saya sebenarnya enggak suka demo dan mogok gini,” kata Rani.

Rani bekerja di salah satu pabrik garmen di kawasan BKN. Selama hampir 10 tahun bekerja di kawasan BKN, pabrik Rani kerap disisir untuk berdemo oleh serikat pekerja.

“Ya, kita jadi ngikut keluar aja pas di-sweeping,” ucap Rani.

Senada dengan Rani, Dian (20) pun tak ikut aksi demo. Ia memilih untuk pulang ke rumah.

“Kalau saya abis tadi disuruh keluar, langsung mau pulang. Panas banget soalnya,” ujar Dian yang pulang ke arah Marunda.

Akibat aksi mogok dan demo ini, Dian harus mengganti waktu kerja pada hari lainnya.

“Tapi, saya juga dukung kalau mau demo gini, meski enggak ikut,” ujar Dian.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani berharap buruh tidak merealisasikan mogok nasional. Menurut Komisaris PT Visi Media Asia Tbk ini menilai aksi mogok tersebut hanya akan merugikan pada akhirnya.

“Pekerja ini kalau pabrik tutup maka pengusaha tidak bisa produksi dan tidak bisa membayar pekerja,” ucapnya.

Lebih lanjut Rosan menilai ketidakpuasan buruh terhadap penetapan upah minimum seharusnya bisa dikomunikasikan bersama-sama oleh para pemegang kepentingan.

“Kuncinya komunikasi dan sosialisasi kepada teman-teman pekerja,” imbuhnya.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal (Irjen) Tito Karnavian tetap mengimbau agar tidak ada aksi sweeping yang dilakukan oleh para buruh dalam mogok nasional. Tito mengatakan akan menindak tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh buruh.

“Untuk sweeping tidak ada, buruh yang ingin melakukan demo tidak boleh memaksa buruh atau pekerja lain yang ingin bekerja. Kalau memaksa berarti melanggar hukum dan kami akan tindak tegas jika ada yang melanggar hukum,” kata Tito di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, sosialisasi terus dilakukan kepada buruh agar mereka tidak melanggar hukum sehingga demonstrasi berjalan dengan tertib. Tito mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan aksi demonstrasi besok untuk kepentingan tertentu.

“Jangan sampai ada pihak lain yang ikut-ikutan karena teman-teman buruh ini melakukan aksi murni untuk kepentingan buruh,” katanya.

Kini, gerakan buruh sudah terlanjur menjadi gerakan politik. Karena terlanjur sebagai gerakan politik, maka partai politik pun berebutan meraih simpati pemimpin buruh.

“Namun perlu ditanya pula, apakah partai memang memperjuangakan aspirasi buruh,” kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Sihol Manulang.

Di bagian lain, menurut Sihol, apabila buruh hanya mempersoalkan upah dan melupakan masalah mendasar seperti perumahan, transportasi dan pendidikan, maka yang rugi adalah buruh sendiri. Sebab kenaikan upah selalu mendorong kenaikan harga, sehingga secara indeks tidak ada kemajuan. Indeks kesejahteraan meningkat, lanjutnya, hanya apabila kenaikan upah didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan.

“Kenaikan harga akibat kenaikan upah sebelumnya, sudah muncul dalam inflasi. Peningkatan kesejahteraan akan berasal dari pertumbuhan ekonomi,” demikian Sihol Manulang.

Diketahui, melalui rilis yang dikirim, Kamis (26/11/2015), Gerakan Buruh Indonesia (GBI) kembali melakukan Mogok Nasional dihari ketiga. Namun, lokasi aksinya bukan dikawasan industri tapi di Kantor Gubernur DKI, kantor Bupati Bekasi, kantor Bupati Karawang, kantor Gubernur Banten, kantor Gubernur Sumut, kantor Bupati Purwakarta, kantor Gubernur Jatim dan kantor pemerintahan daerah lainnya (lokasi Mogok Nasional bukan lagi di kawasan industri).

“Kami akan tetap menyampaikan tuntutan Cabut PP No 78/2015 tentang Pengupahan. Kedua, menolak formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan Inflasi+PDB. Dan ketiga, meminta para Gubernur/Bupati/Walikota menaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral,” tukas Presidium GBI Said Iqbal.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top