Pro

HUT OPM, Jangan Bodohi Mahasiswa dan Pemuda Papua

Papua MerdekaJakarta – Jelang momentum 1 Desember yakni berdirinya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), masyarakat Papua dan khususnya mahasiswa dan pemuda Papua untuk tidak terprovokasi oleh kepentingan asing.

“Mahasiswa dan pemuda Papua harus cerdas jangan terpengaruh asing dalam momentum 1 Desember ini,” tegas Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa usai menjadi narasumber diskusi “Dinamika Gerakan Buruh, Siapa Untung, Siapa Buntung” di Gedung PBNU Jakarta, Senin (30/11/2015).

Lebih lanjut, Willy menghimbau agar fenomena gerakan Papua merdeka itu tidak menjadi aktivitas yang sengaja untuk membodohi generasi muda Papua itu sendiri. Ia pun mengajak pemuda Papua untuk meneguhkan semangat persatuan dan menolak Kemerdekaan Papua.

“Kami mengecam aksi mahasiswa Papua yang menuntut adanya referendum,” jelasnya.

Dikatakan Willy, program Nawa cita Jokowi membutuhkan peran aktif mahasiswa dan pemuda papua. Karena itu, lanjut dia, agar mahasiswa tidak memperingati hari lahir OPM supaya tidak merusak suasana kerukunan dan persaudaraan di wilayah Indonesia.

“Papua bagian dari NKRI. Tanggal 1 jangan jadikan hari keramat,” ucap dia

Willy melanjutkan, kesejahteraan masyarakat Papua berada di tanah Papua jadi, bukan malah merdeka. Ia pun menduga adanya isu yang telah lama beredar dan kembali berembus soal Papua merdeka ini hanyalah akal-akalan dan manuver dari elit politisi Papua. Oleh karenanya Willy mengingatkan agar generasi muda tidak mudah dicekoki faham merdeka oleh elit yang tidak kebagian kursi di Papua. Pasalnya, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang dikomandoi Ketum AMP Jefri Wenda dan Aktivis AMP Roy Karoba rencana besok akan menyuarakan aspirasinya bertepatan pada momentum hari lahir OPM.

“Mahasiswa jangan mau dibodohi elit politik papua yang tidak kebagian dana otsus. Dan tidak ada jaminan bagi Papua jika merdeka akan sejahtera. Mencari kesejahteraan bukan pada momen 1 Desember tetapi ada di program nawacita,” imbuhnya.

Sementara itu Dosen Paramadina Herdi Sahrasad menyebutkan masalah Papua itu adalah masalah rumah tangga dan internal dalam negeri. Pengamat Politik itu pun mengharapkan agar tidak ada referendum.

“Pemerintah harus menanggapi aspirasi masyarakat Papua,” kata dia.

Herdi mensinyalir ada pergerakan elite yang mengadu-adukan keadaan dan meyakini Papua merupakan bagian integral bagian Indonesia.

“Jangan dibesar-besarkan sikapi masalah Papua Merdeka itu. Itu adalah manuver-manuver itu dilakukan kelompok tertentu. Jangan terlalu lebay menyikapi Papua Merdeka. Mahasiswa juga jangan terprovokasi. Itu agenda tiap tahun terjadi. Masyarakat Papua berharap agar freeport bisa untuk kemakmuran,” beber dia.

Hal senada juga diutarakan Direktur Dinamic Global Sistem Jati Ulung bahwa Papua Merdeka ini adalah masalah lama yang terus dihidup-hidupkan. Ia menduga ada hubungannya dengan elit politik yang tidak puas.

“Itu bs saja terjadi berbagai macam skema. Orientasinya bisa saja,” tuturnya.

Lebih Jauh, Anggota Dewan Harian Nasional (DHN 45) itu menerangkan jika besok benar beredar bintang kejora maka dipastikan gerakan itu ada kepentingan.

“Bisa jadi pemain-pemain asing ada disana,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Maurits Saiba, menghimbau kepada seluruh masyarakat adat di Kabupaten dan Kota di Papua Barat agar tidak merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2015.

“Saya berharap tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang ada di Papua Barat agar mengajak masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tidak melakukan aktivitas perayaan HUT OPM,” kata Ketua LMA, Maurits Saiba, di Manokwari, Senin (30/11).

Ia mengatakan, masyarakat Papua Barat jangan terprovokasi dengan isu-isu kemerdekaan Papua yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebab sampai saat ini Papua tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sebaiknya satu Desember masyarakat menggelar kegiatan yang bermanfaat seperti seminar, dialog interaktif dan lokakarya tentang bagaimana membangun Papua lebih maju ke depan dari pada merayakan HUT OPM yang melanggar ketentuan Undang-undang,” katanya.

Sementara itu, pernyataan sikap Forum Betawi Rempug (FBR) terkait Gerakan Separatis OPM sehubungan dengan diselenggarakannya longmarch oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka menuntut ditetapkannya tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Papua, maka dengan ini masyarakat Betawi yang mencintai dan menjunjung tinggi kedaulatan NKRI menyatakan sikap, sebagai berikut:

“Pertama, menolak dan akan melawan upaya apapun yang mengancam kedaulatan NKRI sebagaimana yang dilakukan oleh separatis Papua di Jakarta,” sebutnya dalam pesan rilis yang dikirim ke redaksi.

Berikutnya, mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas gerakan separatis OPM.

Beredar juga pesan berantai dari kalangan pelajar, di Jogja agar bergabung mengusir separatis dari Jogja.

Jogjakarta kota pelajar, budaya dan wisata yang aman damai telah dikotori dan dibuat tidak nyaman oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) .

“Saya mengajak semua warga jogja untuk peduli dan menjaga kota jogja,” katanya.

Besok 1 desember warga papua yang tergabung dalam separatis OPM akan memplokamirkan diri menjadi negara papua merdeka. Dan tanpa disadari Jogja digunakan sentral gerakan separatis, mari kita bangkit dan kita usir gerakan separatis OPM yang akan melakukan aksi pada hari Selasa tanggal 1Desember 2015.

Mari bergabung dalam deklarasi Jogja bebas dari separatis OPM :
FJAS (FRONT JOGJA ANTI SEPARATIS) Akan melaksanakan deklarasi di depan kantor DPRD Provinsi Jl. Malioboro Yogjakarta. Penolakan warga Jogja terhadap separatis OPM ( Organisasi papua Merdeka) memperingati hari papua merdeka.

Maka warga Jogja yang tergabung dalam elemen masyarakat akan melakukan deklarasi menuntut :
1. Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap separatis OPM di Jogjakarta.
2. Tutup asrama warga Papua di kemasan karena selalu membuat resah warga sekitar dan di gunakan sebagai tempat gerakan OPM yang nyata-nyata dilarang pemerintah .
3. Agar DPRD Prop membuat regulasi mengenai fungsi dan manfaat asrama Daerah.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top