Kontra

Disinyalir Ada Ambisi Pribadi Presiden Buruh Manfaatkan Demo Tolak PP Pengupahan

Willy Prakarsa diPBNUJakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menghargai dan mempersilahkan langkah hukum elemen buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah-Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) yang akan menyerahkan Judicial Review (JR) Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA) pada 10 Desember mendatang.

Namun, Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa itu tetap mengingatkan agar dalam menyerahkan JR PP Pengupahan yang dibarengi dengan ratusan ribu buruh di Istana Negara dan MA itu tetap memperhatikan hak-hak kepentingan masyarakat umum lainnya.

“Kami apresiasi, hormati dan persilahkan buruh yang di pimpin Said Iqbal melakukan JR PP Pengupahan ke MA. Tapi lebih baik lagi tidak perlu ada demo turun kejalan dengan membawa ribuan buruh, karena akan membuat kemacetan dimana-mana, khususnya Jakarta. Itu bikin jengkel semua pihak,” tegas Willy, Selasa (1/12/2015).

Lebih lanjut, Aktivis 98 itu menyarankan agar buruh memakai cara-cara yang elegan dan cerdas tanpa perlu ada demo-demo yang berimbas pada kemacetan. Jika kemacetan itu terjadi, maka Willy pun siap pasang badan untuk masyarakat se-Jabodetabek berhadapan dengan pimpinan buruh.

“Jika terjadi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya, maka pimpinan buruh itu akan berhadapan dengan Jari 98 atau saya mencari pimpinan buruh itu,” ungkap dia.

Willy mensinyalir apa yang dilakukan pimpinan buruh dari 3 Konfederasi yakni KSPI, KSBSI, dan KSPSI itu hanya memanfaatkan insan buruhnya untuk memplotisir nasib dan aspirasi buruh untuk kepentingan politik dan pribadinya.

“Insan buruh jangan mau dimanfaatkan elit-elitnya, hanya untuk mencari jabatan kursi saja dan ambisi pribadinya,” kritik Willy.

Willy merasa kasihan dengan buruh yang gagal melakukan mogok nasional beberapa hari lalu, sehingga kini harus menempuh jalur Judicial Review. Padahal, Willy sudah menyarankan dari awal agar tenaga, pikiran dan keuangan yang tidak keluar tidak sia-sia mendingan langsung menempuh jalur JR.

“Uang kutipan (kas) buruh ludes, tapi mogok nasional gagal total. Lantas bagaimana tanggung jawab Presiden buruh terhadap nasib anggota buruh yang terhasut mogok nasional beberapa hari lalu,” ucap dia.

Willy melanjutkan nasib buruh saat ini kian menjadi dilema dan frustasi diombang-ambingkan pimpinan buruhnya yang tak mengerti mogok nasional yang tidak diatur dalam UU dan merugikan perekonomian.

“Dampak psikologis kaum buruh tengah dihadapkan pada PHK akibat terpaksa ikut-ikutan mogok nasional, perusahan dirugikan, dan minimal para buruh yang ikut-ikutan mogok nasional pada 24 s/d 27 November 2015 dipotong gajinya bahkan ada yang dipecat dari pekerjaan. Gimana dengan nasib buruh jika mereka di PHK dan bagaimana keluarganya,” keluh Willy.

Lebih jauh, Willy menduga langkah gugatan hukum ke MA soal PP 78 itu hanyalah akal-akalan Said Iqbal cs, dengan mensiasati kaum buruh akibat kegagalan mogok nasional.

“Buruh harus cerdas jangan mau ditunggangi oleh agen asing yang justru mau merusak dan menambah beban buat para buruh itu sendiri,” tandas Willy.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top