Kontra

Gawat, Aktivis 98 Tantang Buruh Beberkan Audit Iuran Dana dan Sumber Dana Asing

Jakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menyakini jumlah dana iuran dari buruh yang selama ini masuk ke asosiasi-asosiasi buruh untuk berani mengaudit dana iuran yang selama ini mengalir ke mereka.

Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa ini pun melontarkan nada tantangan kepada pengurus tiap serikat buruh untuk dapat membeberkan audit dana iuran buruh. Willy menilai dengan jumlah iuran minimal Rp. 50.000 per kepala setiap bulannya, bisa dipastikan duit yang diterima serikat buruh sangat besar karena jumlah anggotanya bisa mencapai ribuan orang.

“Serikat-serikat buruh pernah tidak uangnya diaudit, larinya ke mana saja itu. Dan apakah transparansi para serikatnya untuk peruntukan apa saja dana-dana itu digunakan. Serikat kumpulkan duit, larinya kemana saja. Semua organisasi harus diperiksa,” beber Willy, saat ditemui usai diskusi di Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Said Iqbal prabowoSelain itu, lanjut aktivis 98 ini, menyarankan serikat buruh agar tidak terlalu sering memanfaatkan anggotanya. Ia yakin, sebenarnya masih banyak buruh yang rajin bekerja dan tidak terlalu ingin turun berunjuk rasa di jalanan.

“Demo boleh, tapi jangan paksa-paksa orang berhenti kerja. Kalau perusahan bangkrut bagaimana, siapa yang tanggung jawab,” jelasnya.

Willy melanjutkan, pihaknya mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mengeluarkan peraturan sejenis Perpu perihal audit dana buruh. Sebab, dikhawatirkan ada pihak asing yang menungganginya dibalik isu-isu buruh selama ini. Dan ia mendorong agar lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PPATK, dll ikut membantu audit iuran dana buruh dan dugaan sumbangan-sumbangan dana asing yang masuk dalam serikat buruh.

“Kita menduga ada dana-dana asing masuk dalam organisasi buruh itu dan tidak jelas peruntukannya untuk apa dana itu digunakan dan apa manfaatnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Willy bersama elemen aktivis 98 lainnya juga berencana akan melaporkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) soal transparansi publik.

“Sebagai warga negara dan masyarakat, kami juga ingin tahu dan membongkar dana-dana yang masuk didalam serikat buruh. Masyarakat punya hak untuk tahu soal informasi itu. Jangan cuma demo-demo terus dan merugikan hak-hak orang lain,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top