Kontra

Tegakkan Nawacita, Presiden Jokowi Diminta Selesaikan Kasus PT. Mulyakarya Jayaco

JusufJakarta – Puluhan massa tergabung dalam karyawan PT Mulyakarya Jayaco Medan Sumut berunjuk rasa didepan Istana Negara Gambir Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).

Mereka mendesak agar diberi kesempatan audiensi dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta penyelesaian kasus perdata PT Mulyakarya Jayaco Medan Sumut yang sudah berjalan 33 tahun dan sudah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan tetapi dilakukan pembiaran oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sudah tiga surat saya kirim ke pihak Istana, tapi dibiarkan. Dan terakhir kita melakukan pertemuan dengan pihak Kemenhut pun sama masih belum direspon. Paling tidak kami berharap agar Presiden Jokowi bisa menerima permohonan audiensi kita,” ungkap Koordinator aksi Jusuf Abdul Gani.

Dalam aksinya itu, massa membangun tenda didepan Istana dan menggelar spanduk bertuliskan “Presiden RI-Pro Rakyat Jangan Lindungi Mafia Kehutanan, Peradilan Hukum. Tegakkan Nawacita No. 4, Perusakan Hutan HPT/Buffer Zone TNGL-Langkat (Kasus 33 tahun)”.

Lebih lanjut, Jusuf mengemukakan sejak dimohonkan Hak Pengusaha Hutan (HPH) tahun 1983 sampai diterbitkan SK HPH No. 277/Kpts-II/1991, dicabut tahun 1993 telah melalui putusan PTUN diterbitkan kembali dengan SK No. 64/Kpts-II/1999 yang berkekuatan hukum tetap, sampai hari ini tidak dapat mengelola HPH yang diterbitkan. Mendukung program Jokowi menanam kayu didalam areal HPH sebaliknya belasan PT nyaman merubah fungsi kawasan hutan menjadi kebun-kebun sawit dengan massif dan terstruktur.

“Ini jelas pelanggaran UU No. 18 tahun 2013,” ucapnya.

Jusuf melanjutkan, kasus 33 tahun akibat tidak dapat mengelola SK-SK HPH, maka pihaknya mengajukan gugatan perdata melalui peradilan dan mendapatkan putusan serta merta No. 579/Pdt,G/1999/PN.JKT.PST yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 379/Pdt.G/2000 atas putusan kasasi yang menolak kasasi dengan putusan kasasi No. 3553 K/Pdt/2000 yang menguatkan putusan serta merta No. 579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, sampai peninjauan kembali No. 301 PK/Pdt/2003 yang menjadi final tidak dilaksanakan eksekusi sebagaimana mestinya.

Masih kata Jusuf, dari semula pencabutan SK HPH yang berindikasi kroni Cendana untuk mendirikan proyek semen di dalam areal HPH PT. Mulyakarya Jayaco atas Putusan PTUN yang menghidupkan kembali dengan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan hukum tetap juga dapat dilaksanakan mengelola izin tersebut, sampai hari ini tidak berhenti diperdagangkan areal HPH PT. Mulyakarya Jayaco untuk 3 perusahaan oleh Bupati Langkat.

“Kami memohonkan izin IUP Pertambangan Semen yang lokasinya berada didalam areal HPH PT. Mulyakarya Jayaco sendiri tidak diproses lebih lanjut yang dinamakan perizinan satu atau malah sebaliknya diterbitkan IUP untuk perusahaan BUMN Pertamina tanpa persetujuan PT. Mulyakarya Jayaco,” bebernya.

Lebih jauh, Kuasa hukum PT Mulyakarya Jayaco Medan Sumut Ina Silalahi menegaskan terjadinya hambatan kasus 33 tahun dalam semua usahanya itu maka pihaknya mencari alternative dengan menggunakan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan baku industri untuk mengelola Plywood, Block Board, Wood Working dan lain-lain dan mendapatkan Sertifikat Paten dari Dirjen HAKI belum dapat berproduksi yang sudah ketinggalan 7 tahun dengan negara Malaysia. Dan parahnya, lanjut dia, terjadi penjarahan besar-besaran di dalam Pabrik PT. Mulyakarya Jayaco yang tak terungkap oleh Kepolisian.

“Untuk membangun ekonomi kerakyatan yang mengikut sertakan rakyat untuk mendapatkan penghasilan dalam HPH yang diterbitkan oleh Menhut, sejalan pula dengan visi misi Jokowi yang terhalang oleh eksekutif maupun Yudikatif. Mohon kebijakan Jokowi atas kasus 33 tahun yang tak kunjung selesai di NKRI ini,” tutur dia.

Ina menambahkan, tekad untuk meminta kebijakan langsung ke pemerintahan pusat agar Jokowi memberi keadilan terhadap kliennya dengan kebijakan yang adil dan bijaksana.

“Dan belasan perusahaan sudah menguasai baper zone yang dibenahi PT. itu tak tersentuh oleh Kemenhut. Saya menduga itu ada beking dari penguasa. Kami minta Kemenhut memberikan hak-haknya kepada perusahaan Mulyakarya Jayaco,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top