Kontra

KPK Kembali Diingatkan untuk Garap Mafia Anggaran di Proyek Kementerian PDT

Mafia AnggaranJakarta – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) melakukan penyebaran data Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah satu saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dengan tersangka Teddi Renyut (TR).

Dalam copy an BAP yang disebar Kamerad di tiga titik aksi yakni Kantor PPP, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan DPR RI itu, saksi yang merupakan mantan Asisten Tenaga Ahli KPDT periode 2011-2013, an. AEAS itu menyebut dalam keterangannya bahwa ada dugaan keterlibatan anggota DPR RI fraksi PPP di Komisi I yakni Saefullah Tamliha dalam pengurusan anggaran dalam proyek PDT.

“Dari data yang kita sebar ini, jelas-jelas Syaifullah diduga kuat ikut dalam permainan mafia anggaran. Kami meminta agar DPP PPP untuk segera memecatnya karena diduga menerima suap sebesar 5 Miliar dalam proyek di Kementerian PDT,” tegas Presidium Kamerad Haris Pertama, Senin (22/2/2016).

Lebih lanjut, Haris mendesak KPK untuk segera memeriksa dan menangkap Syaifullah perihal keterlibatannya menjadi mafia anggaran dan menerima suap 5 Milliar dalam proyek di Kementerian PDT. Dalam BAP tersebut bagaimana Syaifullah jelas-jelas meminta komisi Rp 5 Miliar kepada tersangka agar bisa memuluskan proyek di PDT.

“Harusnya KPK tidak lama untuk mengungkapnya. Jangan-jangan KPK masuk angin, kenapa tidak tuntas mengusut korupsi itu sampai ke akar-akarnya. Pemeras dari anggota dewan tidak ditangkap,” jelasnya.

Dijelaskan Haris, sesuai BAP yang ia dapat itu ketika KPK menahan tersangka berinisal TR, staf PDT langsung menagih uang sebesar Rp 5 miliar kepada Anjas. Disebutkan Anjas, uang itu akan dikembalikan oleh Saifullah Tamliha. Bahkan dalam BAP tersebut, staf PDT merasa tertipu oleh Syaifullah Tamliha, karena ternyata tidak ada pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Tamliha.

“Adanya data ini kami meminta agar MKD DPR untuk memanggil dan memecat Syaifullah atas dugaan kuat atas mafia anggaran itu. Dan kami akan melakukan penyebaran data BAP mafia anggaran ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua penegak hukum sehingga tahu kebusukan anggota Dewan di Indonesia,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top