Pro

Ini Catatan Kritis KSBSI Soal Tapera

Mudhofir DHN 45 obat atau racunJakarta – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (23/2) lalu. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menilai Tapera bagi buruh merupakan satu harapan terciptanya kesejahteraan dan penghidupan yang lebih layak.

“Masalah perumahan buruh adalah salah satu dari 9 (sembilan) solusi yang ditawarkan oleh KSBSI kepada pemerintahan Jokowi-JK pada pertengahan tahun 2015, ketika Indonesia dihadapkan pada masalah perlambatan ekonomi yang cukup serius dan mengarah pada krisis ekonomi,” demikian disampaikan Presiden KSBSI Mudhofir Khamid, Jumat (26/2/2016).

Lebih lanjut, Mudhofir mengatakan pihaknya melihat bahwa UU Tapera merupakan sinergitas dari program 1 juta rumah di 2015 yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015. Serikat Buruh pun sangat mendukung program pemerintah tersebut sebagai bentuk nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi setidaknya ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dalam pelaksanaan UU Tapera tersebut.

Catatan yang dimaksud itu adalah pertama, kata dia, besaran iuran maksimal sebesar 2,5 % dari buruh dan 0,5% dari pemberi kerja cukup ideal, tetapi diharapkan ada peran negara di dalam komposisi tersebut. Meskipun UU Tapera juga menyasar pada PNS. TNI dan Polri, yang mewajibkan pemerintah ikut mengiur, tetapi itu dalam porsi pemberi kerja.

“Kontribusi pemerintah dalam UU Tapera tidak harus berupa penyertaan iuran, tetapi nantinya pada saat implementasi dari tabungan perumahan rakyat tersebut yang dapat berupa subsidi listrik, property, bunga atau lainnya. Sehingga harga rumah nantinya menjadi lebih murah,” ujar Mudhofir.

Kedua, lanjut dia, kalau berpegang pada program 1 juta rumah, kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah calon pembeli rumah yang merupakan pekerja formal berpenghasilan tetap maksimal Rp 7 juta/bulan untuk pembeli rumah susun, dan seseorang dengan penghasilan Rp 4 juta untuk calon pembeli rumah tapak (landed house).

“Dalam UU Tapera ini, penghasilannya adalah upah minimum, artinya karena Indonesia tidak mengenal sistem upah minimum nasional, maka perlu disepakati nilai rata-rata upah minimum nasional di Indonesia, sehingga seluruh buruh di Indonesia dapat mengakses program UU Tapera tersebut,” bebernya.

Ketiga, sambung Mudhofir, sinergitas dari program 1 juta rumah, program perumahan BPJS, UU Tapera, dan program-program pemerintah dalam pembiayaan perumahan lainnya agar tidak duplikasi dan over laping. KSBSI melihat bahwasanya dengan adanya Tapera tidak akan menghilangkan fungsi BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu buruh dalam hal uang muka perumahan buruh.‎

Keempat, mengingat dana tabungan perumahan yang dikelola nantinya bernilai sangat besar dan berpotensi terjadi penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan benar, maka selain dipersiapkannya payung hukum yang tepat perlu juga dipertimbangkan perwakilan unsur buruh, pengusaha dan pemerintah dalam sebuah dewan pengawas Tapera tersebut.

Kelima, belajar dari kontribusi pemerintah dalam program 1 juta rumah, dimana pihak swasta berkontribusi 95%, sedangkan kontribusi pemerintah melalui Kemenpera dan BUMN Perumnas dalam membangun rumah untuk MBR hanya berkontribusi 5%.

“Pemerintah, lewat UU Tapera ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat porsi APBN yaitu lebih dari 5%, sehingga dengan peningkatan kontribusi tersebut akan mempercepat akselerasi implementasi UU Tapera ini,” cetusnya.

Lebih jauh, Mudhofir menegaskan KSBSI berharap pemerintah dapat lebih serius lagi untuk menekan angka kemiskinan Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan MBR yang belum terpenuhi dengan memberi anggaran lebih banyak untuk perumahan dari APBN.

“Masalah kebutuhan rumah layak huni menjadi perhatian serius bagi Serikat Buruh mengingat nilai komponen hunian/perumahan dalam komponen hidup layak secara real menggerus penghasilan buruh sampai dengan 20% per bulan, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli buruh dan keluarganya,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top