Kontra

Kejagung Didesak Segera Tuntaskan Dugaan Penggelapan Dana Bansos Bupati Puncak

Arno-

JAKARTA – Aliansi yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan (FMPP) Kabupaten Puncak, Papua, mendesak aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan kasus dugaan penyelewengan dana bansos oleh Bupati Puncak, Willem Wandik.

Saat menggelar konferensi pers di kawasan Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, mereka menyampaikan dugaan bahwa sang Bupati telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memakan dana bantuan sosial (Bansos) dari Kas Daerah.

Walaupun kasus tersebut sudah berjalan di Kejaksaan Agung, Arno Vendanas yang merupakan salah satu anggota Forum tersebut mengatakan, jika kasus yang diindikasi telah menggerogoti keuangan negara yang sampai Rp 15 miliar tersebut malah tidak jelas penyelesaiannya.

“Adanya Penyalahgunaan wewenang kekuasaan, dana bansos saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Namun perkembangan kasus ini tidak ada kabarnya lagi. Kami tetap masih menunggu,” kata Arno kepada awak media di Jakarta Pusat, Jumat (26/02/2016).

Ia juga mengatakan jika sepanjang kasus ini, baru 3 orang saksi yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Sekda Kabupaten Puncak, Kabag Bendahara, dan Kabag Protokoler. Namun usai diperiksa di Jakarta, sang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak, Suwita malah diganjar surat pemberhentian tanpa alasan yang jelas. Pada tanggal 16 Februari 2016, Bupati Willem Wandik malah mengangkat asisten Sekda, Abraham Bisay sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Puncak.

“Sekda Kabupaten Puncak telah memenuhi panggilan Jampidsus Kejaksaan Agung tanggal 25 Januari 2016 di Jakarta untuk memberikan keterangan terkait dana bansos, yang berakibat Bupati mengeluarkan SK Nomor 821.2013 yang intinya Memberhentikan saudara Sekda dari jabatannya,” imbuhnya.

Berdasarkan keputusan sepihak yang dinilai tidak berdasar itu, Arno menilai memecatan Sekda tersebut bernilai politis untuk membungkam kasus yang bisa menghajar namanya itu.

“Kuat indikasi politis untuk menekan Sekda dalam pengungkapan kasus tersebut. Untuk itu, kami meminta peran Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memeriksa Bupati terkait pelanggaran administrasi Permen Nomor 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,” tandasnya.

Berdasarkan beberapa berkas yang disampaikan ke awak media, Arno juga menyampaikan bahwa dana hibah atau dana bansos yang dikeluarkan melalui Kas Daerah tersebut ditransferkan ke rekening Giro milik Bupati Puncak dengan nomor rekening 131.21.10.06.00376.5 secara bertahap.

Tahap pertama yakni pada tanggal 12 Desember 2013, dana Rp 5 miliar masuk ke rekening tersebut. Selanjutnya tahap ke dua pada tanggal yang sama juga mengalir dana segar sebesar Rp 10 miliar dengan masing-masing keterangan sebagai dana hibah.

Dengan beberapa temuan penyelewengan Bupati Puncak tersebut, Forum Mahasiswa Peduli Pengembangan Kabupaten Puncak tersebut mendesak kepada Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus yang tak kunjung usai itu. Apalagi, sejauh ini dikatakan Arno, jika sang Bupati tersebut pun sama sekali belum dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa.

“Bapak Bupati belum dipanggil, yang dipanggil sementara hanya Sekda, protokorel dan bendaharanya. Kami minta agar aparat penegak hukum bisa serius menegakkan hukum sampai tuntas,” tandasnya. (ja)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top