Kontra

Mahasiswa Desak Jokowi Cabut Deponering Bekas Pimpinan KPK

Deponering BW foto dibakarJakarta – Tak puas dengan putusan Jaksa Agung HM Prasetyo yang mendeponering bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Bambang Widjojanto (BW), dan Novel, ratusan mahasiswa tergabung dalam Front Revolusioner mengepung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/3/2016). Mereka mendesak agar Prasetyo mencabut kembali putusannya deponering yang telah dikeluarkannya tersebut karena dinilai tidak memiliki indicator urgensi yang terkait dengan kepentingan umum.

Koordinator aksi Ichal Berhed pun geram dengan deponering yang dikeluarkan oleh Prasetyo yang secara tidak langsung merupakan sebuah tindakan pelemahan citra profesionalitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dimata masyarakat.

“Tindakan Jaksa Agung telah mengenyampingkan bukti dan fakta hukum yang telah ditemukan oleh para penyidik Polri. Kami mendesak dari pada institusi Polri sudah tidak dihargai di Republik ini lebih baik dibubarkan saja sebab deponering kasus Samad, BW, dan Novel merupakan sebuah penghianatan dari rasa keadilan,” tegas Ichal.

Adapun elemen yang tergabung dalam Front Revolusioner adalah KAMERAD, Indonesia Menggugat, HmI Cabang Jakarta Raya, HmI Cabang Jakarta Barat, HmI Lintas Komisariat Cabang PUSTARA, Suara Jakarta, STIGMA, Aliansi Mahasiswa Nusantara,APSI, dan Serikat Pemuda Kerakyatan.

Dikatakan Ichal, putusan Prasetyo sebagai Jaksa Agung di era rezim Jokowi-JK telah mencatatkan sejarah kelam dalam sistem penegakan hukum di Republik Indonesia dan akan terukir abadi selama-lamanya. “Verba volant scripta manent, setiap perkataan yang diucapkan akan menguap begitu saja namun setiap catatan yang tertulis akan abadi untuk selama-lamanya,” tutur dia.

Dalam aksinya itu, para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Cabut Deponering atau bubarkan Institusi Polri, hukum berdasarkan bukti bukan opini … !!!, dan deponering kasus AS,BW & NB mencederai supremasi hukum di Indonesia. Mereka juga menumpahkan kekesalahan dengan membakar beberapa foto Jaksa Agung.

Selain itu, para mahasiswa juga melakukan aksi kepung didepan Istana Negara. Mereka menekankan agar Presiden Ir Joko widodo wajib meminta Prasetyo untuk mencabut deponering pada kasus bekas pimpinan lembaga antirasuah karena tidak memenuhi unsur kepentingan umum, sebab yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan dan penyidik KPK.

“Presiden Ir Joko widodo harus mampu berikan kepastian hukum yang berdasarkan pembuktian, bukan berdasar pada pembentukan opini menyesatkan dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat mengatasnamakan diri LSM pendukung KPK,” terang Humas Front Revolusioner Fajar Ardy.

Dijelaskan Fajar, keadilan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan sistem hukum yang taat azaz persamaan hak dimata hukum bagi seluruh warga Negara, agar supremasi hukum bangsa Indonesia tetap terjaga. Dalam menangani penyelesaian perkara hukum sejatinya aparat penegakan hukum berpegang pada pembuktian dan kesaksian sehingga hukum mampu menghadirkan rasa keadilan ditengah-tengah kehidupan Berbangsa dan bernegara.

“Masyarakat kembali dipertontonkan dengan kegaduhan yang dimunculkan oleh para aparat Penegak hukum, khususnya Jaksa Agung yang telah memberikan deponering dengan dasar desakan publik dan menghindari kegaduhan politik dikalangan masyarakat. Padahal penyidik Polisi dalam kasus itu sudah melengkapi berkas perkara dengan kesaksian dan alat bukti yang cukup sehingga berkas perkara dinyatakan P 21 lengkap dan sudah dijadwalkan dalam persidangan,” beber dia.

Lebih jauh, Fajar menambahkan deponering merupakan kewenangan mengesampingkan perkara hukum. Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas (penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

“Walaupun pemberian deponering merupakan hak Jaksa Agung yang dijamin oleh UUD, tetapi dalam peristiwa deponering ini merupakan sebuah keputusan yang keliru karena mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh penyidik Kepolisian demi mempertahankan opini yang menyesatkat dikalangan masyarakat,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top