Kontra

Selain Aguan dan Bos Podomoro, Mahasiswa Juga Desak KPK Seret Bupati Pulau Seribu

Jakarta – Ratusan mahasiswa tergabung dalam Komite aksi mahasiswa pemuda untuk reformasi dan demokrasi (KAMERAD) berunjuk rasa didepan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Mereka mendesak KPK agar segera menetapkan salah satu pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan itu sebagai tersangka terkait mega skandal kasus ijin reklamasi teluk utara Jakarta dan Kepulauan Seribu.

“KPK harus berani menyeret para pengusaha nakal penyerobot aset negara. Segera tangkap Aguan dan miskinkannya dengan menyita semua harta kekayaannya bersama bos PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja,” tegas Koordinator Presidium Kamerad Haris Pertama.

Diketahui, Aguan dan Ariesman Widjaja telah masuk daftar cekal keluar negeri yang diajukan KPK ke Imigrasi Kemenkumham terkait kasus yang membelitnya.

Dijelaskan Haris, terungkapnya kasus suap reklamasi tersebut telah membuka semua mata rakyat Indonesia khususnya warga Jakarta akan adanya kepentingan lain yang lebih besar dibanding kepentingan rakyat.

“Tentu ini membuka mata kita bahwasanya dalam sebuah proyek besar pasti ada kongkalikong antara eksekutif dan legislatif dengan pengusaha. Melihat kondisi tersebut, kita tidak bisa berdiam diri. Kejahatan ini harus kita lawan dengan mendukung penuh penegak hukum dalam hal ini adalah KPK untuk membongkar kejahatan tindak pidana korupsi tanpa intervensi siapapun,” terang Haris.

Haris juga mempertanyakan sikap ngototnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibalik proyek reklamasi kali ini. Sebab, kata dia, proyek tersebut merupakan kejahatan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya laut dan dapat menimbulkan bencana alam maupun bencana sosial dikalangan masyarakat pesisir teluk Jakarta serta kepulauan Seribu.

Selain berdampak lingkungan, kata dia, reklamasi juga di curigai adanya penyerobotan aset negara menjadi aset milik perusahaan swasta dengan cara-cara melanggar hukum seperti suap menyuap dalam membuat payung hukum Perda reklamasi. Dengan tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi bersama salah satu bos perusahan properti PT. Agung podomoro Land Ariesman Widjaja harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar ada kongkalikong antara pengusaha dengan pejabat.

“Kami hadir untuk memberikan perlawanan atas upaya jahat, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pengusaha. KPK harus berani membongkar semua orang-orang yang terlibat,” ucap dia.

Sementara itu, sambung Haris, dengan dicekalnya staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja telah membuktikan bahwa proyek itu bermasalah. Masih kata Haris, hal ini tentu akan menjadi lingkaran setan. Maka itu, Haris juga meminta agar KPK memeriksa Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo bersama jajarannya yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan suap izin reklamasi.

“Mustahil mereka tidak terlibat didalamnya. Tangkap Budi Utomo dan Tiur Maeda Hutapea selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu karena terindikasi terlibat dalam kasus reklamasi,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top