Kazanah

Warga Kp Dadap Nilai Penggusuran Bupati Kab Tangerang Melanggar Maladministrasi

Penggusuran Kp Dadap

Jakarta – Warga nelayan kampung Dadap menilai penggusuran paksa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tangerang telah melakukan pelanggaran mal administrasi.

Pengacara LBH Jakarta Tigor menyebut pelanggaran yakni Pertama, pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“Sementara pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak,” terang Tigor, Sabtu (21/5/2016).

Diketahui, Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil Bupati Kabupaten Tangerang untuk dimintai penjelasan atas rencana penggusuran paksa kampung nelayan Dadap pada 23 Mei 2016. Selain itu, Ombudsman juga bakal memanggil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Nelayan Kampung Dadap. Pemanggilan tersebut juga bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian terbaik.

Selanjutnya, Tigor menjelaskan pelanggaran lainnya pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya) “Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan….”

Selain itu bupati Kabupaten Tangerang juga patut diduga kuat melakukan maladminsitrasi yaitu tindakan perbuatan melawan hukum pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Pasal yang dilanggar adalah Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai penyelengggaran pelayanan publik harus berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas. Dalam kasus penggusuran kampong dadap tindakan yang dilakukan Bupati tidak sesuai dengan pasal 4 UU No 25 Tahun 2009,” beber dia.

Atas dasar tersebut, sambung Tigor, warga menginginkan agar Ombudsman Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan kewenangan ombudsman untuk memeriksa bupati, memeriksa keputusan penggusuran paksa, membuat rekomendasi yang menyatakan terjadi pelanggaran maladministrasi.

“Dan merekomendasikan agar Menteri dalam negeri atau Gubernur Banten sebagai atasan Bupati Kab Tangerang memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis. hingga pemberhentian apabila tetap melakukan penggusuran paksa,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Independen Online Media of Indonesia brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in Indonesia & around the World, Sports, Business.

MERDESA ATAU MATI !!.

Copyright © 2017 Konspirasinews.com

To Top