Jakarta – Presidium Gerakan Rakyat Anti Hoax (Gerah), Mico Gea menanggapi ocehan Alfian Tanjung yang mempelintir isi Kepres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu menjadi hoaks.
Padahal Kepres 17 Tahuh 2022 tidak menyinggung mengenai PKI apalagi mensyaratkan agar pemerintah meminta maaf terhadap partai terlarang itu.
“Jadi saya tegaskan tidak ada dalam kepres tersebut seperti yang disampaikan oleh Alfian Tanjung dalam ceramahnya,” kata Mico, Sabtu (1/10/2022).
Alfian Tanjung, kata Mico, gagal paham menyikapi Kepres tersebut karena hanya setengah-setengah atau tidak sama sekali membaca Keppres tersebut.
Bahkan semua sudah tahu bahwa selama TAP MPRS XXV/MPRS/1966 masih ada, maka sangat tidak mungkin bagi PKI sebagai ormas telarang karena bertentangan dengan Pancasila dapat bangkit kembali di Indonesia.
Mico Gea menambahkan narasi Alfian Tanjuang sangat meresahkan, dibuat seolah-olah Presiden bagian dari PKI. Polri harus segera menindaknya karena sudah tendensius dan menyesatkan.
Pada kesempatan ini, Mico Gea juga membeberkan sejumlah poin dalam Kepres 17 Tahun 2022 yang dituangkan dalam konsiderannya itu di antaranya:
a. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
b. Bahwa hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimasa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
c. Bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas.
Diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga pesatuan nasional. Artinya Kepres tersebut bukan bentuk permintaan maaf negara terhadap PKI apalagi membolehkan pengibaran bendera PKI.
